INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan dua nama untuk mengisi pucuk pimpinan Bank Indonesia (BI) kepada DPR RI. Destry Damayanti diusulkan sebagai calon Gubernur BI, sementara Aida S. Budiman diajukan sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI.
Keduanya bukan wajah baru di panggung kebijakan moneter. Destry maupun Aida telah melewati perjalanan panjang di sektor keuangan sebelum berada di jajaran pimpinan BI. Jika mendapat persetujuan DPR, keduanya akan menjadi bagian penting dari estafet kepemimpinan bank sentral di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai tantangan yang akan dihadapi Destry dan Aida tidak ringan. Gejolak ekonomi global, dinamika nilai tukar, perang dagang hingga perubahan kebijakan negara-negara besar akan menjadi ujian sejak awal kepemimpinan mereka.
“Disaat dunia penuh gejolak, sejujurnya tidak mudah bagi keduanya untuk memimpin BI ke depan. Namun keduanya telah memiliki modal awal. Rekam jejak yang panjang adalah investasi kepercayaan dari para pelaku pasar, dan hal ini tidak mudah bisa dipenuhi,” kata Said dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Modal kepercayaan itu, menurut Said, tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Pengalaman dan rekam jejak menjadi penting karena pasar akan melihat sejauh mana pergantian kepemimpinan mampu menjaga kesinambungan kebijakan tanpa menimbulkan keguncangan baru.
Gambaran itu terlihat ketika Perry Warjiyo tidak lagi memimpin BI. Saat kepemimpinan sementara berada di tangan Destry bersama jajaran yang ada, pasar tidak menunjukkan gejolak berlebihan. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa kredibilitas dan kesinambungan kepemimpinan tetap terjaga.
Karena itu, pilihan Prabowo terhadap Destry dan Aida dapat dibaca sebagai keputusan yang menempatkan faktor teknokrasi di depan. Pilihan tersebut sekaligus mengirimkan pesan bahwa pemerintah tidak ingin mengganggu independensi BI, terutama ketika stabilitas pasar keuangan menjadi kebutuhan utama perekonomian nasional.
“Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar,” ujarnya.
Di depan Destry dan Aida, pekerjaan BI tidak hanya berkutat pada dua mandat klasik, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Perubahan regulasi membuat BI juga mendapat tanggung jawab lebih luas untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan sektor UMKM.
Namun di balik mandat yang semakin luas, ada pekerjaan mendasar: Indonesia dinilai belum memiliki “core kebijakan” yang benar-benar menjadi kompas arah kebijakan moneter. Di tengah perubahan ekonomi global yang cepat, bank sentral membutuhkan pijakan jelas untuk menentukan kapan harus menguatkan atau memberi ruang pelemahan rupiah.
Tiongkok dapat menjadi salah satu contoh. Negara tersebut cenderung menjaga Yuan tetap kompetitif terhadap dolar AS sehingga produk ekspornya semakin kompetitif di pasar global. Dampaknya terasa luas hingga Amerika Serikat merespons derasnya arus produk Tiongkok dengan berbagai hambatan perdagangan yang berkembang menjadi perang dagang.
Situasi berbeda terjadi di Amerika Serikat. Sejak perang Rusia-Ukraina pecah pada 2022 dan memicu lonjakan harga berbagai komoditas global, AS menghadapi tekanan inflasi sekaligus persoalan defisit perdagangan. Dalam situasi itu, kebijakan yang mendorong penguatan dolar menjadi salah satu bagian respons ekonominya.
Dari dua pendekatan tersebut, Indonesia memiliki pertanyaan besar yang harus segera dijawab. Belum terlihat narasi kebijakan yang cukup kuat untuk mengerangkai hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter dalam satu arah ekonomi nasional. Karena itu, Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru perlu duduk bersama merumuskan core policy sebagai pijakan bersama.
Apakah Indonesia ingin memperbesar ekspansi ekspor komoditas dan memperkuat daya saing produk nasional? Jika pilihan itu diambil, kebijakan nilai tukar membutuhkan ruang pelemahan rupiah yang tetap terukur agar tidak menjadi sumber tekanan baru terhadap inflasi.
Atau Indonesia justru ingin menempatkan pengendalian inflasi pangan dan energi sebagai prioritas utama? Mengingat sejumlah kebutuhan tersebut masih bergantung pada impor, pilihan itu membutuhkan rupiah yang relatif lebih kuat. Setiap opsi membawa konsekuensi berbeda terhadap pertumbuhan, daya beli, ekspor maupun stabilitas harga.
“Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ke depan. Orkestrasi ini penting, sekaligus untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan,” kata Said.
Menurut Said, koordinasi tersebut semestinya lebih mudah dibangun karena hubungan antara Purbaya, Menteri Keuangan, dan Destry telah terjalin cukup lama. Bahkan, ia menggambarkan keduanya memiliki kedekatan yang sangat kuat dalam hubungan kerja.
“Saya percaya, mengingat relasi Purbaya, Menteri Keuangan, dan Destry, calon Gubernur BI, sudah terjadi lama, bahkan bisa jadi mereka berdua sudah level soulmate. Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerja bersama, merumuskan core kebijakan, dan berbagi peran,” tutupnya.
Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan sekadar siapa yang duduk di kursi Gubernur BI atau Deputi Gubernur Senior. Yang lebih penting adalah bagaimana Destry dan Aida, bersama Menteri Keuangan, mampu membangun orkestrasi kebijakan yang memberikan arah jelas kepada pasar. Di tengah dunia yang bergerak cepat, pasar membutuhkan kepastian, bukan sekadar pergantian nama di pucuk pimpinan.(her)
