INDOPOSCO.ID – Selama puluhan tahun, jutaan petani kelapa sawit swadaya menghadapi persoalan terbatasnya akses terhadap informasi harga tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO). Kesenjangan informasi membuat posisi tawar petani lemah, sementara disparitas harga antardaerah maupun antara petani swadaya dan plasma sulit dipantau secara terbuka.
Berangkat dari persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) meluncurkan hargasawitindonesia.id, platform digital yang dirancang untuk menghadirkan transparansi data harga sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok sawit nasional.
Kegiatan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut dilaksanakan di Hotel 101 Urban, Jakarta, awal Agustus lalu, dengan tema “Transparansi Data Harga Sawit untuk Petani Maju dan Industri Berkelanjutan.”
Ke depan, APKASINDO berharap platform tersebut tidak berhenti sebagai inovasi organisasi petani. Dukungan pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, diharapkan dapat mendorong pengembangannya sebagai bagian dari program sarana dan prasarana pengembangan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Dashboard tersebut menyajikan informasi harga TBS petani, harga CPO nasional dan internasional, perbandingan harga petani swadaya dan plasma, analisis disparitas harga antardaerah, hingga proyeksi pergerakan harga. Dengan format berbasis web, informasi diharapkan mudah diakses dan dipahami petani.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan harga bagi petani. Menurutnya, sekitar 42 persen kebun sawit Indonesia dikelola petani sehingga akses terhadap informasi harga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan.
“Kalau semua pelaku memiliki informasi yang sama mengenai harga CPO dan TBS, posisi tawar petani akan jauh lebih kuat,” kata Gulat.
Menurut dia, dashboard tidak hanya menampilkan harga CPO Indonesia, Malaysia dan Rotterdam, tetapi juga disparitas harga TBS antardaerah, perbandingan harga petani swadaya dan plasma, serta proyeksi harga.
Gulat menegaskan, keterbukaan data bukan untuk mempertentangkan petani dengan industri, melainkan menciptakan ekosistem yang lebih sehat karena seluruh pihak memiliki referensi informasi yang sama.
Ia juga menilai manfaat program biodiesel B50 belum sepenuhnya tercermin pada harga yang diterima petani. Karena itu, dashboard diharapkan membantu mengidentifikasi penyebab disparitas harga sekaligus menjadi bahan penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekebun.
Sebelum diluncurkan secara resmi, platform tersebut disebut telah mencatat sekitar lima juta kunjungan dalam waktu kurang dari satu bulan sejak diperkenalkan.
Dukungan juga datang dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Ketua Kelompok Pemasaran Hasil Ditjen Perkebunan, Elvyrisma Nainggolan, yang mewakili Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, menyebut digitalisasi informasi harga sebagai langkah positif yang sejalan dengan transformasi sektor perkebunan.
Menurut Elvyrisma, sebagian data harga pemerintah masih dikelola secara manual. Kehadiran dashboard digital dapat mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperluas partisipasi petani swadaya.
Ke depan, platform tersebut berpotensi dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai sumber data, seperti KPBN, ICDX, dan referensi internasional.
“Kita semua berharap semakin banyak organisasi petani yang ikut berkontribusi mengirimkan data sehingga gambaran harga di lapangan menjadi lebih akurat,” ujarnya.
Dilengkapi Analisis dan Proyeksi
Tim IT DPP APKASINDO menjelaskan bahwa aplikasi dirancang dari perspektif petani agar mudah digunakan. Selain harga TBS dan CPO, dashboard dilengkapi grafik tren, analisis disparitas harga, kalkulator, serta proyeksi berbasis machine learning untuk membantu petani membaca arah pasar.
Aspek keamanan juga diperkuat melalui sistem hardening untuk menghadapi potensi ancaman siber. Gulat mengungkapkan, sempat ada pihak yang meminta aplikasi tersebut dihentikan dengan imbalan uang, namun permintaan itu ditolak.
Dalam diskusi peluncuran, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan perbedaan harga dalam aplikasi dengan harga pembelian di pabrik kelapa sawit (PKS). Gulat mengatakan APKASINDO telah menyiapkan fitur pelaporan agar petani dapat melaporkan perbedaan harga yang signifikan.
Informasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan tata niaga TBS di lapangan.
Peluncuran hargasawitindonesia.id juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Teknologi Proses Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN dan DPP APKASINDO tentang “Riset Pengembangan Usaha Dupa dan Aroma Terapi Berbasis Biomassa Sawit dan Kemenyan.”
Kegiatan dihadiri pejabat BPDP, perwakilan asosiasi pengusaha dan petani sawit, mahasiswa, serta media.
Bagi APKASINDO, hargasawitindonesia.id bukan sekadar papan informasi harga, melainkan upaya membangun pusat data dan analisis sawit yang dapat dimanfaatkan petani, akademisi, peneliti, industri dan pemerintah.
Dengan informasi yang lebih terbuka, petani diharapkan memiliki referensi yang lebih kuat dalam menentukan keputusan usaha dan memperjuangkan harga yang lebih adil.
Pada akhirnya, digitalisasi harga bukan sekadar persoalan teknologi. Kehadiran platform tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun tata niaga sawit yang lebih transparan, memperkuat posisi tawar petani, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pekebun, industri dan pemerintah. (ibs)
