INDOPOSCO.ID – Jakarta sedang bergerak menuju babak baru. Di tengah ambisi menjadi kota global, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kemajuan tidak cukup hanya diukur dari gedung-gedung tinggi, infrastruktur modern, atau geliat ekonomi.
Ada pekerjaan lain yang tak kalah penting, yakni memastikan perubahan kota tetap berjalan seiring dengan kekuatan sosial, moral, dan nilai keagamaan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi se-DKI Jakarta Masa Khidmat 2025–2030, sekaligus Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Di hadapan jajaran pengurus MUI yang baru dikukuhkan, Pramono menempatkan organisasi ulama tersebut sebagai salah satu mitra penting pemerintah dalam menghadapi perubahan wajah Jakarta.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI tingkat kota dan kabupaten administrasi se-DKI Jakarta yang baru dikukuhkan untuk masa khidmat 2025–2030. Amanah ini penting karena MUI memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan keagamaan sekaligus mendampingi masyarakat Jakarta yang terus berubah,” ujar Pramono mengawali sambutannya.
Menurut Pramono, predikat kota global membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar membangun kota secara fisik. Jakarta harus mampu menghadapi persoalan sosial yang ikut berkembang seiring modernisasi.
Kesenjangan sosial, derasnya disinformasi, polarisasi, hingga degradasi moral menjadi tantangan yang dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keagamaan.
“Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Tantangannya bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial, disinformasi, polarisasi, degradasi moral, serta bagaimana menjaga harmoni dalam keberagaman. Karena itu, MUI menjadi mitra penting Pemprov dalam membangun Jakarta yang maju sekaligus berkeadaban,” terang Pramono.
Dalam konteks itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan dukungan terhadap arah kebijakan MUI Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2030. Salah satu fokusnya adalah memperkuat moderasi beragama sekaligus membangun ketahanan masyarakat menghadapi berbagai persoalan baru.
Bahkan, ruang lingkup tantangan keagamaan kini tidak lagi berhenti pada persoalan konvensional. Perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi syariah, kesehatan mental, hingga perubahan perilaku masyarakat perkotaan turut membutuhkan panduan yang mampu menjawab zaman.
“Pemprov DKI mendukung orientasi MUI 2025–2030, terutama dalam memperkuat moderasi beragama, menolak ekstremisme dan intoleransi, serta memberikan panduan yang responsif terhadap persoalan baru seperti kecerdasan buatan, ekonomi syariah, kesehatan mental, dan tantangan sosial perkotaan,” tegasnya.
Pramono juga menginginkan agar peran MUI tidak berhenti pada level kelembagaan. Menurut dia, kekuatan organisasi justru harus terasa hingga di tengah masyarakat.
MUI diharapkan mampu menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah dan umat, menyerap aspirasi masyarakat sekaligus ikut memberikan perspektif dalam penyusunan kebijakan.
“MUI diharapkan hadir sampai ke tingkat masyarakat, menjadi jembatan antara pemerintah dan umat, menyampaikan aspirasi masyarakat, memberi masukan terhadap kebijakan, serta terus memperbarui metode dakwah agar relevan dengan kehidupan masyarakat Jakarta yang modern, plural, dan digital,” jelas Pramono.
Komitmen kolaborasi itu kemudian diarahkan pada agenda yang lebih konkret. Pemprov DKI Jakarta mendorong penyusunan peta jalan keumatan Jakarta 2025–2030 yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sinergi juga akan diperkuat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pada saat yang sama, Pemprov DKI membuka ruang bagi MUI untuk menjalankan fungsi sebagai mitra yang kritis dan konstruktif.
Artinya, hubungan pemerintah dan MUI tidak sekadar dibangun dalam bentuk dukungan kelembagaan, tetapi juga melalui dialog dan pertukaran gagasan untuk menjawab persoalan masyarakat Jakarta.
Di sisi lain, Ketua MUI DKI Jakarta Gus Faiz Syukron Makmun menyambut baik dukungan Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap MUI dapat terus menjadi rumah besar yang menaungi berbagai elemen umat Islam.
“Mudah-mudahan ke depan MUI bisa menjadi sarana perjuangan umat, menjadi rumah besar yang mengayomi semua perjuangan besar. Mudah-mudahan itu selalu dibersamai oleh Allah SWT,” tutur Gus Faiz.
Menurut Gus Faiz, hubungan yang terjalin baik antara MUI dan Pemprov DKI menjadi modal penting untuk menjalankan amanah organisasi sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.
“Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini sudah begitu banyak memberi bantuan dan perhatian kepada MUI,” tutupnya. (her)
