INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar rencana penetapan ulang buku pelajaran SD hingga SMA tidak terjebak menjadi proyek pergantian buku besar-besaran. Peningkatan kualitas substansi pendidikan dinilai jauh lebih mendesak ketimbang pergantian fisik buku.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan kekurangan buku baru, melainkan rendahnya kualitas pembelajaran.
“Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama,” kata Ubaid dalam keterangannya, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, buku ajar memang harus terus dievaluasi. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan isi buku sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, mudah dipahami anak, melatih kemampuan berpikir kritis, relevan dengan kehidupan peserta didik, inklusif, serta tidak mengandung kesalahan materi ataupun bias.
“Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan,” kata Ubaid,” ujar Ubaid.
Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh membangun persepsi bahwa rendahnya kualitas pendidikan dapat diselesaikan hanya dengan mengganti buku pelajaran.
“Buku baru tidak otomatis membuat pendidikan menjadi bermutu. Buku hanyalah salah satu instrumen pembelajaran,” ucap Ubaid.
“Kalau kesejahteraan dan kualitas guru, budaya membaca, kemampuan literasi dan numerasi, ketimpangan fasilitas, serta proses belajar di kelas tidak diperbaiki, mengganti buku hanya akan mengganti benda, bukan mengubah kualitas pendidikan,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan evaluasi dan perombakan total terhadap buku pelajaran siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Langkah itu diambil setelah Prabowo meninjau langsung kondisi buku sekolah di lapangan dan menemukan kualitas fisik serta materi yang kurang layak. (dan)
