INDOPOSCO.ID – Kebakaran yang melanda Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jl. Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat membawa dampak lebih luas dari sekadar kerusakan bangunan. Aktivitas sekitar 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini berkantor di gedung tersebut kini harus dialihkan agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan para ASN akan dipindahkan sementara ke Suku Dinas (Sudin) masing-masing. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah menyiapkan salah satu gedung di kawasan Cikini sebagai lokasi kerja bagi sebagian besar pegawai yang terdampak.
“Segera kami putuskan bahwa untuk sementara ini, ASN yang ada di tempat itu kita pindahkan di Sudin masing-masing. Dan kami sudah merencanakan di Cikini, salah satu gedung yang akan digunakan sebagian besar ASN yang akan kita pindahkan,” kata Pramono kepada awak media di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2026).
Pegawai yang terdampak bukan hanya berasal dari Bapenda. Sejumlah ASN dari Dinas Perhubungan hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) juga berkantor di gedung tersebut.
Untuk menjaga pekerjaan tetap berjalan di tengah proses pemulihan, Pemprov DKI menyiapkan pola kerja bergantian melalui skema Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA). Namun, ada satu hal yang dipastikan tidak ikut terganggu, yakni pelayanan perpajakan.
Pramono memastikan sistem perpajakan tetap berjalan karena data yang dikelola Bapenda telah terdigitalisasi. Dengan sistem tersebut, aktivitas penarikan pajak tetap dapat dilakukan meski gedung tempat para pegawai bekerja mengalami kebakaran.
“Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan, sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah dilakukan digitalisasi. Dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu,” jelas Pramono.
Persoalan lain justru muncul dari lantai 16 gedung yang digunakan sebagai Traffic Management Control atau ITCS milik Dinas Perhubungan.
Fasilitas tersebut ikut terdampak kebakaran sehingga sistem pengendalian lampu lalu lintas mengalami gangguan. Kondisi ini membuat Pemprov DKI harus menyiapkan langkah alternatif agar gangguan teknologi tidak berubah menjadi persoalan di jalan raya.
Sebagai langkah antisipasi, Pramono menyetujui pengoperasian sistem cadangan yang berada di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) MT Haryono.
“Supaya tidak mengalami hambatan, maka saya sudah menyetujui untuk backup yang ada di MT Haryono dinyalakan. Tapi untuk sementara ini, mungkin beberapa akan kita lakukan secara manual,” terangnya.
Selama proses pemulihan berlangsung, petugas di lapangan juga akan mengambil peran lebih besar. Sejumlah pengaturan lalu lintas yang biasanya dilakukan melalui sistem terkoneksi akan dilakukan secara manual untuk memastikan arus kendaraan tetap terkendali.
Meski sejumlah sistem terdampak, Pramono memastikan gangguan tersebut tidak sampai menghentikan aktivitas transportasi di Ibu Kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menjalankan dua strategi sekaligus, yakni memindahkan para pegawai dari gedung terdampak agar roda pemerintahan tetap berputar, sekaligus mengaktifkan sistem cadangan untuk memastikan aktivitas lalu lintas tetap berjalan.
Dengan digitalisasi data perpajakan dan pengoperasian sistem backup pengendalian lalu lintas, pelayanan publik diharapkan tetap berjalan sembari proses pemulihan gedung dilakukan. (her)
