INDOPOSCO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur (Jaktim) menilai dinamika yang terjadi di sektor ekonomi nasional belakangan ini merupakan sinyal serius yang tidak boleh diabaikan pemerintah. Pengunduran diri sejumlah pejabat strategis di bidang ekonomi, mulai dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap tata kelola ekonomi nasional.
Ketua DPC GMNI Jaktim, Jansen Henry Kurniawan, mengatakan bahwa mundurnya Gubernur BI pada saat nilai tukar rupiah berada di bawah tekanan justru memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Menurutnya, alasan pribadi yang disampaikan belum cukup menjawab keresahan publik mengingat posisi Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas moneter.
“Bank Indonesia dan OJK merupakan dua institusi utama yang menjadi penyangga stabilitas ekonomi makro. Ketika pimpinan lembaga tersebut mengundurkan diri dalam waktu yang berdekatan, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Pemerintah harus mampu memberikan kepastian agar kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha tetap terjaga,” ujar Jansen dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Ia menilai situasi ekonomi nasional saat ini sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu indikator yang menurutnya harus mendapat perhatian serius.
Berdasarkan data Morningstar per 27 Juli 2026 pukul 21.15 UTC (28 Juli 2026 pukul 04.15 WIB), nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp18.062 per dolar AS, menjadi salah satu titik terlemah dalam beberapa waktu terakhir.
Di sisi lain, Jansen juga menyinggung besarnya dana yang mengendap di sektor perbankan hingga mencapai sekitar Rp2.350 triliun. Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan belum optimalnya iklim investasi sehingga likuiditas belum sepenuhnya bergerak ke sektor produktif.
“Pelemahan nilai tukar memang dipengaruhi banyak faktor, baik global maupun domestik. Namun pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama menjaga optimisme publik melalui kebijakan yang konsisten, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional,” katanya.
GMNI Jaktim juga menyoroti proses pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dilantik pada Februari 2026. Organisasi tersebut menilai latar belakang Thomas sebagai keponakan Prabowo Subianto sekaligus mantan Bendahara Umum DPP Partai Gerindra berpotensi memunculkan persepsi konflik kepentingan.
Menurut Jansen, secara akademis maupun praktik internasional, independensi bank sentral merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Karena itu, setiap potensi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi lembaga tersebut perlu diantisipasi.
“Tidak ada yang melarang setiap warga negara menduduki jabatan publik. Namun dari sisi etika penyelenggaraan negara, pemerintah juga harus memperhatikan persepsi publik agar independensi Bank Indonesia tidak dipertanyakan,” jelas Jansen.
Lebih jauh, GMNI Jaktim mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan pelajaran sejarah. Jansen menyinggung momentum krisis 1998 ketika sejumlah menteri Kabinet Pembangunan VII menolak bergabung dalam kabinet baru menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi simbol merosotnya kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan.
“Sejarah mengajarkan bahwa ketika legitimasi publik melemah dan persoalan ekonomi tidak ditangani secara serius, maka stabilitas politik ikut terancam. Pemerintah jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama dengan membiarkan munculnya persepsi bahwa lembaga ekonomi negara kehilangan independensinya,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila berbagai kritik dan masukan dari masyarakat terus diabaikan, maka pemerintah harus siap menghadapi meningkatnya gelombang kritik publik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang dijamin konstitusi.
Sebagai bentuk sikap organisasi, DPC GMNI Jaktim menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak Presiden dan Wakil Presiden segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi makro nasional. Kedua, meminta pemerintah bersama otoritas ekonomi menerapkan kebijakan yang efektif, transparan, dan terukur guna mengantisipasi potensi krisis ekonomi.
“Ketiga, GMNI Jakarta Timur mendesak pemerintah menjaga independensi Bank Indonesia serta seluruh lembaga pengelola ekonomi negara dari segala bentuk konflik kepentingan. Keempat, organisasi tersebut meminta pemerintah mengevaluasi dan memberhentikan Thomas Djiwandono dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia demi menjaga independensi lembaga bank sentral,” tambahnya. (her)
