INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Umum Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong modernisasi sistem politik dan Pemilu di Indonesia. Pemanfaatan teknologi dinilai krusial untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih berkualitas, efisien, murah, dan tidak rumit bagi masyarakat.
”Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dihindari. Kita tentu menginginkan Pemilu yang semakin murah, sederhana, mudah, dan menyenangkan bagi rakyat,” ujar Doli melalui gawai, Rabu (16/9/2026).
Doli menyebut konsep e-election mencakup tiga tahapan utama, yakni e-voting, e-counting, dan e-recapitulation. Namun, khusus untuk penerapan e-voting, ia mengaku masih bersikap skeptis sebelum empat prasyarat mendasar benar-benar terpenuhi.
Prasyarat pertama yang disoroti adalah pemerataan infrastruktur internet hingga ke pelosok negeri. Tanpa jangkauan jaringan yang setara, penggunaan e-voting berisiko memicu ketimpangan dan persoalan baru dalam pelaksanaan Pemilu.
Kedua, kesiapan dan literasi digital masyarakat. Menurut Doli, masyarakat tidak hanya dituntut mahir menggunakan perangkat digital, tetapi juga wajib memiliki kesiapan mental agar teknologi tidak disalahgunakan.
”Seluruh elemen masyarakat harus melek digital. Bukan hanya sekadar bisa beradaptasi dengan instrumennya, tetapi juga memiliki kesiapan mental agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tegasnya.
Aspek ketiga yakni sistem keamanan siber berstandar tinggi (security system). Doli menekankan bahwa benteng pertahanan digital mutlak diperlukan guna mencegah potensi peretasan maupun serangan siber pada data hasil pemungutan suara.
Prasyarat keempat sekaligus yang paling krusial adalah budaya kepatuhan hukum (law enforcement). Ia menilai secanggih apa pun sistem e-voting yang dibangun akan sia-sia jika elite dan masyarakat masih sering melanggar aturan.
”Sesempurna apa pun sistem e-voting yang disepakati dalam undang-undang, akan percuma jika mental dan perilaku kita tidak patuh hukum. Kelemahan kita masih pada law enforcement,” pungkas Doli. (her)
