INDOPOSCO.ID – Pemerintah resmi mengawali babak baru reformasi birokrasi melalui peluncuran Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang menjadi motor percepatan transformasi layanan pemerintah di seluruh Indonesia. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, serta terintegrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan, hingga saat ini Indonesia telah memiliki 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi pusat berbagai layanan dalam satu lokasi. Dari jumlah tersebut, 88 MPP dibangun pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sementara pemerintah masih menargetkan pembentukan sekitar 130 MPP baru di berbagai kabupaten dan kota.
“Hari ini sudah ada sekitar 313 Mal Pelayanan Publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 Mal Pelayanan Publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten/kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik,” kata Rini dalam konferensi pers usai peluncuran GNPP di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Menurut Rini, GNPP membawa semangat pelayanan 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu (24/7) sebagai simbol komitmen pemerintah menghadirkan layanan yang selalu tersedia, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan. Ia menegaskan gerakan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar slogan.
Saat ini, satu Mal Pelayanan Publik rata-rata telah mengintegrasikan sekitar 150 jenis layanan dari berbagai instansi. Mulai dari administrasi kependudukan, BPJS, layanan keimigrasian seperti paspor, pelayanan Kementerian Agama, Kementerian Hukum, hingga berbagai layanan badan usaha milik negara seperti Taspen dapat diakses masyarakat dalam satu tempat.
Rini menilai keberhasilan MPP merupakan hasil kolaborasi lintas instansi yang menyatukan berbagai layanan dalam satu sistem terpadu.
“Peningkatan layanan publik ini atau pelaksanaan pelayanan publik ini tidak bisa dilakukan secara tersendiri-sendiri. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah yang sudah berkenan menyatukan layanan-layanannya di dalam satu atap atau di dalam satu mall pelayanan publik,” ungkap Rini.
Ke depan, pemerintah juga akan memperluas model pelayanan melalui pendekatan omni-channel, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengakses layanan. Selain tetap mempertahankan pelayanan tatap muka, pemerintah akan mengembangkan layanan bergerak (mobile service), anjungan pelayanan mandiri, hingga platform digital yang saling terhubung.
“Transformasi digital tersebut akan didukung oleh Digital Public Infrastructure, yang mengintegrasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), data lintas instansi, serta sistem pembayaran digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efisien,” tutur Rini.
Meski transformasi digital terus dipercepat, pemerintah menilai interaksi langsung dengan petugas masih menjadi kebutuhan sebagian masyarakat. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua warga memilih layanan daring meski fasilitas tersebut telah tersedia.
Rini mengaku pernah punya pengalaman melihat di beberapa mal pelayanan publik, meskipun warga bisa online tapi mereka lebih nyaman kalau bisa bertemu dengan petugasnya.
Karena itu, pemerintah memastikan layanan konvensional tetap dipertahankan sembari memperluas jangkauan pelayanan melalui sistem jemput bola, terutama bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Jadi kita akan terus lakukan, yang kedua kita akan mendorong layanan bersifat mobile, jadi jemput bola jadi harus dilakukan terutama untuk daerah-daerah yang di daerah 3T kita akan teruskan supaya semua mendapatkan layanan secara setara,” tambahnya. (her)
