INDOPOSCO.ID – Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, memperoleh barang dengan harga jauh di bawah nilai pasar tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Berbagai platform perdagangan elektronik, media sosial, maupun komunitas jual beli sering menawarkan telepon genggam, komputer jinjing, sepeda motor, kamera, dan beragam barang elektronik lainnya dengan harga yang tampak sangat menguntungkan.
Tidak sedikit konsumen yang merasa beruntung karena dapat memiliki barang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Bahkan, sebagian menganggap kesempatan tersebut sebagai sebuah keberuntungan yang jarang datang.
Di balik penawaran yang terlihat menarik tersebut, terdapat persoalan hukum yang kerap luput dari perhatian masyarakat. Timbul pertanyaan, bagaimana apabila barang yang dibeli ternyata merupakan hasil tindak pidana, khususnya pencurian? Apakah pembeli tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sama sekali tidak mengetahui asal-usul barang tersebut?
Persoalan ini penting untuk dipahami karena masih berkembang anggapan bahwa setiap orang yang menguasai barang hasil kejahatan otomatis dapat dipidana. Padahal, hukum pidana tidak menempatkan persoalan sesederhana itu.
Dalam praktiknya, tidak sedikit transaksi yang pada awalnya berlangsung secara wajar justru berakhir dengan proses hukum. Misalnya, seseorang dipanggil penyidik karena telepon genggam yang digunakannya teridentifikasi sebagai barang hasil pencurian.
Ada pula pembeli kendaraan bermotor yang harus kehilangan kendaraannya setelah diketahui bahwa nomor rangka maupun nomor mesin berasal dari kendaraan hasil kejahatan. Kondisi demikian tentu merugikan pembeli, terlebih apabila transaksi dilakukan dengan keyakinan bahwa barang tersebut diperoleh secara sah.
Pada hakikatnya, hukum pidana tidak hanya mempersoalkan siapa yang menguasai suatu benda, tetapi juga memperhatikan proses perolehannya serta keadaan batin pihak yang menerimanya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal konsep mens rea atau unsur kesalahan, yakni sikap batin seseorang ketika melakukan suatu perbuatan.
Unsur ini memiliki arti penting karena pemidanaan pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Pengaturan mengenai penadahan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, menyimpan, mengangkut, ataupun menjual barang yang diketahui atau setidaknya patut diduga berasal dari suatu tindak pidana.
Dengan demikian, yang dinilai bukan semata-mata tindakan memperoleh barang, melainkan juga pengetahuan maupun dugaan yang sewajarnya dimiliki oleh pembeli terhadap asal-usul barang tersebut.
Bagian yang sering menimbulkan kesalahpahaman ialah frasa “patut diduga”. Banyak orang mengira bahwa selama tidak mengetahui secara langsung bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, maka dirinya tidak mungkin berhadapan dengan hukum. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Hukum juga menilai apakah berdasarkan keadaan yang ada seseorang seharusnya memiliki alasan yang cukup untuk mencurigai bahwa barang tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, setiap orang dituntut untuk bertindak hati-hati sebelum melakukan transaksi.
Sebagai contoh, seseorang membeli telepon genggam keluaran terbaru dengan harga Rp1 juta, sementara harga pasarnya masih berada pada kisaran Rp12 juta. Penjual tidak mampu menunjukkan nota pembelian, kotak kemasan, kartu garansi, maupun identitas diri. Transaksi dilakukan pada malam hari di tempat yang tidak lazim dan pembayaran diminta secara tunai tanpa bukti apa pun.
Dalam situasi seperti itu, sulit dikatakan bahwa pembeli sama sekali tidak memiliki alasan untuk merasa curiga. Harga yang terlalu rendah disertai kondisi transaksi yang tidak wajar merupakan indikator yang dapat menimbulkan dugaan mengenai asal-usul barang tersebut.
Keadaannya tentu berbeda apabila pembelian dilakukan melalui toko resmi, marketplace yang menyediakan perlindungan konsumen, atau penjual yang dapat membuktikan identitas serta kepemilikan barang. Apabila pembeli telah memeriksa kondisi barang, meminta bukti pembelian, melakukan pembayaran melalui rekening yang dapat ditelusuri, serta memperoleh tanda bukti transaksi, maka hal tersebut menunjukkan adanya iktikad baik.
Jika kemudian diketahui bahwa barang tersebut ternyata pernah menjadi objek tindak pidana setelah berpindah tangan beberapa kali, posisi hukum pembeli harus dinilai secara berbeda dengan orang yang sengaja membeli barang hasil kejahatan.
Dalam proses persidangan, hakim tidak akan hanya berpegang pada pengakuan pembeli yang menyatakan dirinya tidak mengetahui asal-usul barang. Seluruh fakta yang terungkap selama pemeriksaan akan menjadi bahan pertimbangan.
Harga barang, lokasi transaksi, hubungan antara penjual dan pembeli, keberadaan dokumen pendukung, mekanisme pembayaran, hingga alasan pembeli bersedia membeli dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar merupakan faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur mengetahui maupun patut menduga.
Perkembangan teknologi informasi turut mengubah pola perdagangan masyarakat. Saat ini transaksi tidak lagi selalu dilakukan secara tatap muka, melainkan melalui marketplace, media sosial, maupun aplikasi percakapan. Kemudahan tersebut memang memberikan manfaat yang besar, tetapi pada saat yang sama membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memasarkan barang hasil pencurian kepada calon pembeli yang tidak mengenal identitas penjual.
Tidak jarang akun-akun anonim menawarkan barang elektronik dengan harga yang sangat rendah untuk menarik perhatian konsumen.
Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan sebelum melakukan pembelian. Penawaran dengan alasan seperti “butuh uang cepat”, “jual rugi”, “barang sitaan”, atau “harga teman” sebaiknya tidak langsung dipercaya apabila tidak disertai penjelasan yang masuk akal. Pembeli hendaknya meminta identitas penjual, bukti pembelian, kartu garansi, maupun dokumen kepemilikan lainnya sebagai bentuk verifikasi.
Untuk kendaraan bermotor, pemeriksaan nomor rangka, nomor mesin, STNK, serta BPKB menjadi langkah yang sangat penting guna meminimalkan risiko hukum.
Selain itu, bertransaksi melalui toko resmi atau penjual yang memiliki reputasi baik merupakan pilihan yang lebih aman.
Marketplace yang menyediakan sistem pembayaran dengan rekening bersama, verifikasi identitas penjual, serta mekanisme perlindungan konsumen umumnya memberikan jaminan yang lebih baik dibandingkan transaksi langsung dengan pihak yang identitasnya tidak jelas. Meskipun harga barang mungkin sedikit lebih tinggi, kepastian hukum yang diperoleh jauh lebih bernilai dibandingkan keuntungan sesaat.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara penadahan. Penguasaan atas barang hasil kejahatan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Penyidik harus dapat menunjukkan bahwa pembeli mengetahui atau setidaknya memiliki alasan yang patut untuk menduga asal-usul barang tersebut. Tanpa pembuktian mengenai unsur tersebut, pemidanaan tidak sejalan dengan prinsip keadilan.
Pandangan tersebut sejalan dengan asas fundamental dalam hukum pidana yang dikenal sebagai geen straf zonder schuld atau “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang disertai adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menghukum setiap orang yang mengalami keadaan yang merugikan, melainkan mereka yang secara nyata dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Namun demikian, alasan tidak mengetahui asal-usul barang juga tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab hukum. Apabila sejak awal kondisi transaksi telah memperlihatkan tanda-tanda yang mencurigakan, tetapi pembeli tetap mengabaikannya semata-mata karena tergiur harga murah, maka sikap tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian yang serius.
Dalam doktrin hukum dikenal pandangan bahwa seseorang tidak boleh dengan sengaja menutup mata terhadap keadaan yang secara objektif seharusnya menimbulkan kecurigaan.
Persoalan ini tidak hanya berdampak pada pembeli secara individual, tetapi juga memengaruhi upaya pemberantasan kejahatan secara keseluruhan. Selama masih terdapat pihak yang bersedia membeli barang hasil tindak pidana, pelaku pencurian akan terus memiliki pasar untuk menjual hasil kejahatannya. Oleh karena itu, sikap tidak berhati-hati dalam bertransaksi secara tidak langsung dapat memperpanjang rantai kejahatan.
Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam memutus mata rantai tersebut. Sebelum memutuskan membeli suatu barang, konsumen sebaiknya mempertanyakan alasan mengapa harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Apabila penjual tidak mampu memberikan penjelasan yang logis ataupun bukti kepemilikan yang memadai, maka menolak transaksi merupakan langkah yang lebih bijaksana. Sikap kritis demikian bukan berarti selalu berprasangka buruk kepada orang lain, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan diri sendiri.
Pada dasarnya, membeli barang dengan harga murah bukanlah perbuatan yang dilarang. Permasalahan muncul ketika seseorang mengetahui atau setidaknya sepatutnya menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil tindak pidana, tetapi tetap memilih untuk membelinya demi memperoleh keuntungan. Hukum memberikan perlindungan kepada pembeli yang benar-benar beriktikad baik, namun pada saat yang sama mewajibkan setiap orang untuk bertindak rasional dan berhati-hati dalam setiap transaksi.
Di tengah perkembangan perdagangan digital yang semakin pesat, masyarakat memang memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai produk dengan harga yang kompetitif. Akan tetapi, penawaran yang terlalu murah semestinya tidak hanya menimbulkan rasa senang, melainkan juga mendorong munculnya pertanyaan mengenai alasan di balik harga tersebut.
Sikap sederhana berupa keinginan untuk memastikan asal-usul barang dapat menjadi langkah awal untuk menghindari kerugian finansial, kehilangan barang yang telah dibeli, maupun risiko terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, kehati-hatian dalam setiap transaksi bukan hanya mencerminkan kecerdasan sebagai konsumen, tetapi juga menunjukkan tumbuhnya budaya hukum yang sehat dalam kehidupan bermasyarakat. (srv)
