INDOPOSCO.ID – Gubernur DKI Jakarta mengaku baru mengetahui kondisi kerusakan bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan yang terbengkalai selama 2 tahun. Karenanya, ia menyampaikan permohonan maaf.
“Terus terang itu (SD yang roboh) pertama kali saya mendengar. Saya adalah orang yang menjawab apa adanya. Mohon maaf, saya tidak tahu pada waktu itu,” kata Pramono di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ia berjanji akan meninjau langsung bangunan sekolah itu, sekaligus memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan perbaikan.
“Begitu saya mempelajari, saya langsung dalam rapat meminta segera dilakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Saya juga baru tahu ternyata sudah cukup lama belum terselesaikan,” ujar Pramono.
Pemprov DKI Jakarta akan mencari solusi untuk perbaikan sekolah tersebut. Jika anggaran dari APBD belum tersedia, pihaknya akan mencari sumber pendanaan lain, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
Pemprov DKI Jakarta bakal mencari solusi untuk perbaikan sekolah itu. Jika anggaran dari APBD belum tersedia, Pemprov DKI akan mencari sumber pendanaan lain, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
“Itulah fungsi instrumen APBD Jakarta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan seperti itu. Dan itu termasuk yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” imbuh mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.
Bangunan sekolah itu dilaporkan ambruk secara bertahap saat diguyur hujan deras pada 27 November 2024. Kerusakan parah melanda empat ruang kelas dan satu ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), atap genteng hancur dan tiang penyangga menimpa fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan lemari.
Lambannya perbaikan fasilitas sekolah itu dipicu oleh terhambatnya anggaran. Namun, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan Santoso enggan merinci kendala perbaikan tersebut dan hanya menekankan pentingnya mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Kalau sistem penganggaran kan memang seperti itu kan? Ada mekanisme yang memang harus dilalui gitu,” tutur Santoso terpisah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).(dan)
