INDOPOSCO.ID – Kinerja pembangunan keluarga dan kependudukan terus menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2025, sejumlah indikator strategis Kemendukbangga/BKKBN berhasil tercapai, mulai dari Total Fertility Rate (TFR), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), hingga Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK). Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya upaya pemerintah dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Capaian kinerja tersebut dipaparkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI terkait Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI pada Rabu (15/7/2026). Selain itu, capaian peserta aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga mengalami peningkatan sebagai bagian dari penguatan layanan keluarga berencana yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, berbagai program prioritas Kemendukbangga/BKKBN turut menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian penduduk, hingga optimalisasi berbagai upaya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Seluruh program tersebut diarahkan agar pembangunan kependudukan mampu menghadirkan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.
Terkait upaya menurunkan unmet need, Menteri Wihaji mengatakan Kemendukbangga/BKKBN memprioritaskan pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Strategi tersebut diharapkan dapat menekan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi sekaligus memperluas pemerataan akses layanan keluarga berencana. “Kita prioritaskan untuk desil 1 sampai 4 terkait penanganannya. Sebab, mereka butuh perhatian khusus,” tegas Menteri Wihaji.
Untuk mendukung percepatan penurunan stunting, Menteri Wihaji juga menekankan pentingnya membangun ekosistem kolaboratif lintas sektor. Sinergi antara Tim Pendamping Keluarga (TPK), Posyandu, Puskesmas, hingga pemerintah desa dan kelurahan di seluruh Indonesia menjadi kunci agar pendampingan kepada keluarga dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Dari sisi tata kelola, Kemendukbangga/BKKBN juga mencatat kinerja anggaran yang sangat baik. Realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 98,71 persen, dengan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konsistensi tersebut kembali mendapat pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan WTP dari BPK delapan kali berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2024,” ujar Menteri Wihaji.
Di akhir rapat kerja, Komisi IX DPR RI mendorong Kemendukbangga/BKKBN untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pencapaian program prioritas. Dukungan tersebut menjadi penguat komitmen bersama bahwa kolaborasi yang solid akan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.(ney)
