INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Hendri Satrio menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung pemberantasan korupsi menjadi sinyal positif bagi penguatan penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, keberpihakan seorang kepala negara terhadap agenda antikorupsi dapat memberikan dorongan moral sekaligus memperkuat kepercayaan diri aparat penegak hukum dalam mengusut berbagai perkara.
Pria yang akrab disapa Hensa itu mengatakan, dukungan politik dari Presiden memiliki arti strategis karena menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi mendapat legitimasi dari pucuk pimpinan pemerintahan.
“Publik tentu patut mengapresiasi ketika Presiden menunjukkan keberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dukungan politik dari pemimpin negara penting agar aparat penegak hukum semakin percaya diri menjalankan tugasnya,” ujar Hensa melalui gawai, Rabu (15/7/2026).
Meski memberikan apresiasi, Hensa mengingatkan bahwa keberhasilan agenda antikorupsi tidak cukup hanya ditopang oleh dukungan politik. Menurutnya, yang paling menentukan adalah konsistensi dalam menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, dan tanpa diskriminasi.
“Apresiasi itu penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan penegakan hukum berjalan konsisten. Di situlah kepercayaan publik akan tumbuh,” kata penulis buku Riah Riuh Komunikasi tersebut.
Hensa juga menyoroti besarnya perhatian masyarakat terhadap kinerja eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Ia menilai tingginya sorotan publik merupakan cerminan besarnya harapan agar institusi penegak hukum terus menunjukkan keberanian dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan belakangan ini memperlihatkan adanya keseriusan pemerintah untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Namun, ia mengingatkan agar semangat tersebut tidak berhenti sebagai respons terhadap situasi tertentu.
“Yang perlu dijaga sekarang adalah kesinambungannya. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi hanya kuat pada momentum tertentu. Publik ingin melihat bahwa komitmen ini menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang konsisten,” terangnya.
Lebih jauh, Hensa berpandangan keberhasilan perang melawan korupsi tidak hanya tercermin dari jumlah perkara yang berhasil diungkap. Baginya, indikator yang tak kalah penting adalah meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
“Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembuktian harus tetap menjadi fondasi utama. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin kuat,” tutur Hensa.
Ia menambahkan, dukungan Presiden terhadap aparat penegak hukum perlu dijaga sebagai komitmen jangka panjang agar reformasi tata kelola pemerintahan terus bergerak ke arah yang lebih baik.
“Kalau konsistensi ini terus dijaga, saya kira itu akan menjadi warisan tata kelola pemerintahan yang baik. Apresiasi memang layak diberikan, tetapi pengawalan publik juga tetap diperlukan agar semangat antikorupsi terus terpelihara,” tambahnya. (her)
