INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Hendri Satrio menilai belum ada alasan yang kuat untuk menempatkan PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam satu level perbandingan.
Meski belakangan muncul berbagai spekulasi mengenai safari politik Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut dapat memengaruhi peta kekuatan PDIP, ia menilai posisi kedua partai masih terpaut cukup jauh.
Menurut pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI yang akrab disapa Hensa itu, PDI Perjuangan hingga kini tetap menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Selama nilai-nilai yang diwariskan Bung Karno terus dijaga, partai berlambang banteng tersebut diyakini tetap memiliki fondasi ideologi yang kuat.
“PDIP itu salah satu partai yang kuat. Selama ajaran Bung Karno dijaga, partai ini akan terus ada,” ujar Hensa melalui gawai, Rabu (8/7/2026).
Hensa menegaskan, membandingkan PDIP dengan PSI pada kondisi politik saat ini tidaklah tepat. Alasannya, kedua partai berada pada level yang berbeda dalam kontestasi politik nasional.
Ia mengibaratkan PDIP sebagai tim yang berada di posisi teratas kompetisi, sedangkan PSI masih belum mampu menembus kasta tertinggi karena belum memiliki kursi di parlemen.
“Belum apple to apple membandingkan PDI Perjuangan dengan PSI. PDI Perjuangan pemuncak klasemen, sementara PSI belum keluar dari zona liga dua,” tegas Hensa.
“Maksudnya, PDIP pemenang pemilu, PSI itu masih partai non-parlemen. Jadi masih jauh kalau membandingkan PSI dengan PDI Perjuangan,” lanjutnya.
Meski demikian, Hensa mengingatkan bahwa konstelasi politik nasional sangat dinamis. Situasi yang terjadi saat ini belum tentu bertahan hingga mendekati Pemilihan Presiden 2029.
Dalam pandangannya, aktivitas safari politik yang dilakukan Jokowi bersama Gibran tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan mereka terhadap PDIP maupun PSI. Ia melihat langkah tersebut lebih diarahkan untuk memperkuat basis dukungan politik menjelang kontestasi berikutnya.
“Peta politik hari ini mungkin akan berubah esok hari atau ke depannya, tapi nampaknya Jokowi dan Gibran sedang tidak ambil pusing pada posisi dia dengan Prabowo saat ini, lebih ke memperkuat elektoral saja,” tutur Hensa.
Menurut Hensa, strategi yang dijalankan keduanya dilakukan melalui pendekatan mikro-politik dengan kembali menyapa masyarakat secara langsung lewat pola blusukan yang selama ini menjadi ciri khas Jokowi.
Upaya tersebut, kata dia, bertujuan menjaga bahkan meningkatkan tingkat elektabilitas sehingga posisi politik Jokowi dan Gibran tetap diperhitungkan oleh para elite menjelang Pilpres 2029.
“Apa tujuannya? Supaya elektabilitas Gibran dan Jokowi naik, dan Prabowo melihat mereka sebagai kekuatan yang perlu digandeng untuk Pilpres 2029,” kata Hensa.
Hensa berpandangan, apabila kekuatan politik Jokowi dan Gibran tidak lagi dianggap strategis, maka Presiden Prabowo memiliki keleluasaan menentukan pasangan calon wakil presiden sesuai preferensinya sendiri pada Pilpres mendatang.
“Kalau tidak dilihat sebagai kekuatan yang perlu digandeng, Prabowo bisa memilih wakil presiden sesuai yang dia inginkan,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai posisi Gibran pada Pilpres 2029 akan menjadi penentu keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi di tingkat nasional. Karena itu, peluang Gibran kembali mendampingi Prabowo dinilai memiliki arti yang sangat penting.
“Kalau Gibran tidak dipilih oleh Prabowo untuk mendampingi di 2029, maka era Gibran sebagai politisi yang mampu menghipnotis kecerdasan warga negara Indonesia akan berakhir,” ucap Hensa.
Hensa menilai skenario tersebut tentu bukan sesuatu yang diinginkan Jokowi. Menurutnya, mantan presiden itu ingin kedua putranya tetap memiliki ruang besar dalam percaturan politik nasional.
“Nah, ini kan tidak diinginkan oleh Jokowi. Dia ingin Gibran terus bersama Kaesang menembus batas di jajaran elite politisi Indonesia,” tutupnya. (her)
