INDOPOSCO.ID – Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) memperkuat upaya percepatan transformasi digital pemerintahan dengan menggandeng mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pembiayaan usaha.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan bersama Tony Blair di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, Senin (6/7/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri PANRB Rini Widyantini.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tidak ingin kehilangan momentum dalam membangun pemerintahan digital. Menurutnya, digitalisasi birokrasi yang didukung AI akan menciptakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, sekaligus mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan inefisiensi.
“Penerapan pemerintah digital didukung AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap program prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena dengan pemerintah digital kita bisa efisien, transparan, dan mengurangi tatap muka,” ujar Luhut.
Ia menjelaskan, Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi fondasi utama transformasi digital nasional. Salah satu implementasinya adalah sistem perlindungan sosial yang saat ini telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan segera diperluas ke 42 kabupaten/kota, ditambah Kota Batam serta Provinsi Bali.
Menurut Luhut, pelaksanaan uji coba tersebut menunjukkan proses penyaluran bantuan sosial menjadi lebih cepat dan transparan. Ke depan, AI juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat analisis data identitas digital, meningkatkan efisiensi birokrasi, hingga mengoptimalkan penerimaan pajak.
Selain memperluas penerapan AI, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola teknologi tersebut melalui regulasi, termasuk penyusunan peraturan presiden mengenai kerangka kerja pemerintahan digital. Langkah itu diharapkan dapat menjamin keamanan, akuntabilitas, serta perlindungan data pribadi masyarakat.
Sementara itu, Tony Blair mengapresiasi langkah Indonesia dalam membangun pemerintahan digital. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh penerapan teknologi yang tepat, terlebih Indonesia memiliki tantangan berupa jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.
“Saya rasa Indonesia sudah memiliki fondasi itu. Saya mendengar proses layanan administrasi yang sebelumnya memakan waktu lama kini bisa diselesaikan hanya dalam beberapa hari,” katanya.
Tony juga menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Karena itu, aparatur pemerintah perlu memiliki kemampuan dan pola pikir digital agar integrasi layanan lintas sektor dapat berjalan optimal.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan transformasi digital pemerintahan harus ditopang oleh DPI yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital dengan tetap mengedepankan keamanan siber serta perlindungan data pribadi.
Menurut Rini, transformasi digital perlindungan sosial bukan sekadar mendigitalkan proses yang sudah ada, melainkan merancang ulang layanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami menyambut dukungan Tony Blair Institute untuk mempercepat reformasi sektor publik dan memastikan transformasi digital nasional berjalan berkelanjutan,” ujar Rini. (nas)
