INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (3/7/2026), untuk mengevaluasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan sejumlah program prioritas pemerintah berjalan sesuai target.
Dalam agenda tersebut, Purbaya menelaah perkembangan APBN di Jawa Tengah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.
Memasuki semester I 2026, kinerja APBN di Jawa Tengah dinilai tetap terjaga meski perekonomian menghadapi berbagai tantangan. Pendapatan negara telah mencapai 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan (year-on-year), sementara realisasi belanja negara menyentuh 52,06 persen dari target. Kondisi tersebut menunjukkan APBN masih berfungsi optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat 5,89 persen. Capaian ini ditopang aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat. Kondisi tersebut juga mencerminkan semakin sehatnya postur APBN di tengah berkembangnya sektor industri di wilayah tersebut.
“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” ujar Purbaya.
Purbaya juga menyoroti langkah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi penerimaan. Salah satunya diwujudkan lewat joint research bersama local expert untuk mengoptimalkan pendapatan daerah berbasis teknologi.
“Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah percontohan melalui implementasi sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah,” jelas Purbaya.
Selain memantau APBN, Purbaya memastikan pelaksanaan program prioritas nasional terus mendapat pengawalan. Untuk Program MBG, hingga pertengahan 2026 telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melibatkan 18.854 pemasok lokal, sekaligus menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.
“DJPb Kementerian Keuangan saat ini melakukan monitoring melalui pendampingan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan KPPN Jawa Tengah antara lain pada SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo Magelang, SPPG Tengaran Bener Semarang,” imbuhnya.
Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berlangsung sesuai ketentuan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu mengidentifikasi kendala di lapangan sejak dini.
“DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan Monitoring MBG secara nasional dan terstruktur,” ungkap Purbaya.
Dalam kunjungan yang sama, Purbaya meninjau implementasi KDMP yang ditujukan memperkuat ekonomi desa. Hingga kini, sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk di Jawa Tengah dengan total lebih dari 43 ribu volume transaksi. Program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi produktif.
Purbaya juga memantau perkembangan Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah. Saat ini program tersebut telah hadir di 16 kabupaten/kota melalui 16 lokasi sekolah dengan 110 rombongan belajar yang melayani 3.080 siswa. Pembangunan di berbagai titik terus dipercepat untuk memperluas pemerataan pendidikan berkualitas.
“Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang ditujukan untuk melayani 3.080 siswa. Pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus diakselerasi guna mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas,” tutur Purbaya.
Di akhir kunjungan, Purbaya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah yang dinilai mampu menjaga kualitas pelaksanaan APBN sekaligus mengawal program prioritas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan berbagai program strategis membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Purbaya menegaskan APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel. Ia juga mengingatkan pentingnya mengoptimalkan belanja APBD agar manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin besar.
“Kementerian Keuangan akan terus berkomitmen menjaga kesehatan fiskal, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah,” tambahnya.(her)
