INDOPOSCO.ID – DPR RI bersama Pemerintah mengambil langkah cepat merespons gejolak ekonomi global dengan menyiapkan penyesuaian harga gas industri. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), serta jajaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Ini ada kabar bagus dari Pak Menteri ESDM. Hari ini kita melakukan koordinasi dalam rangka merespons berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas,” ujar Dasco.
Menurut Dasco, kebijakan penyesuaian harga gas menjadi angin segar bagi pelaku industri maupun kalangan pekerja yang sebelumnya mengkhawatirkan kenaikan biaya produksi akibat mahalnya harga gas.
“Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas industri yang naik,” katanya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari asosiasi industri, termasuk sektor keramik dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebelum menetapkan kebijakan tersebut.
Pemerintah kemudian menetapkan tiga skema harga gas industri. Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap dipertahankan pada kisaran US$6,5–7 per MMBTU. Sementara harga gas pipa bagi industri non-HGBT di wilayah Jawa ditetapkan sebesar US$9,6 per MMBTU.
Di sisi lain, harga Liquefied Natural Gas (LNG) untuk industri dipangkas menjadi US$13 per MMBTU, turun signifikan dibanding sebelumnya yang berada di kisaran US$20–23 per MMBTU.
Menurut Bahlil, keputusan tersebut merupakan arahan Presiden untuk menjaga keberlangsungan industri nasional sekaligus melindungi lapangan kerja.
Ia menjelaskan tingginya harga LNG selama ini dipengaruhi menurunnya produksi gas di Jawa Barat, sehingga kebutuhan industri di Jawa harus dipenuhi melalui pasokan LNG dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya yang memerlukan biaya transportasi serta regasifikasi.
Meski demikian, Bahlil menegaskan Indonesia tidak mengalami kekurangan pasokan gas. “Produksi gas nasional secara akumulatif masih memenuhi target lifting APBN sehingga Indonesia tidak melakukan impor gas. Persoalannya bukan pada ketersediaan gas, melainkan tingginya biaya penyediaan LNG bagi industri,” jelasnya.
Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menegaskan stabilitas ekonomi makro menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan.
Di sektor fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal nasional tetap terjaga dengan koordinasi yang terus diperkuat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga likuiditas perbankan dan pertumbuhan kredit.
Menutup rapat koordinasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan sinergi antara DPR, pemerintah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal, moneter, hingga sektor riil berjalan selaras dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.(dil)
