INDOPOSCO.ID – DPR RI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter yang dihadiri Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pimpinan DPR RI, serta anggota Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal, serta Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama pemerintah di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.
“Ada kesepakatan bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makro ekonomi di jangka pendek. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan BI terus memperkuat kebijakan moneter dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar. Salah satunya melalui kenaikan BI Rate menjadi 5,75 persen yang diikuti meningkatnya aliran modal asing ke instrumen keuangan domestik.
Di sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal nasional tetap terkendali. Hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat sebesar 0,7 persen dan diproyeksikan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga Desember 2026 serta menyiapkan tambahan likuiditas guna mendukung pertumbuhan kredit.
Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi antara DPR, pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.(dil)
