INDOPOSCO.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., mensosialisasikan tugas tambahan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Non-PAUD (3B) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Temu Kader TPK di Taman Budaya Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penguatan peran TPK yang dilakukan Kemendukbangga/BKKBN di berbagai daerah. Selain mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja, hingga lanjut usia, TPK kini memiliki tugas tambahan untuk memastikan program MBG 3B dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada kelompok penerima manfaat sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.
“Salah satu sebab stunting adalah seribu hari pertama kehidupan kurangnya asupan gizi, maka dipastikan harus mendapatkan asupan gizi. Karena itu hari ini Pak Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran punya program MBG khusus 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Non-PAUD. Pak Presiden sangat fokus terhadap generasi masa depan,” ujar Wihaji.
Menurut Menteri Wihaji, keberhasilan program MBG 3B tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kepastian bahwa makanan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Non- PAUD yang menjadi sasaran program. Karena itu, kehadiran TPK menjadi penting untuk memastikan pendistribusian berjalan efektif sekaligus memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi pada masa seribu hari pertama kehidupan.
Ia menjelaskan, TPK merupakan garda terdepan pembangunan keluarga yang selama ini mendampingi masyarakat secara langsung di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kedekatan tersebut, TPK diharapkan mampu mengawal pelaksanaan MBG 3B sekaligus memperkuat berbagai intervensi pencegahan stunting yang telah berjalan di lapangan melalui kolaborasi dengan Posyandu, PKK, kader KB, dan pemerintah daerah.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyambut baik penguatan peran TPK dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Menurutnya, keberhasilan program tidak dapat dicapai tanpa dukungan terhadap para kader yang setiap hari mendampingi keluarga di masyarakat. “Jangan biarkan kader-kader Tim Pendamping Keluarga berjuang sendiri di lapangan. Dukung mereka, bantu mereka, dan integrasikan seluruh sumber daya yang ada di desa untuk percepatan penurunan stunting,” katanya.
Penguatan tugas TPK tersebut dilakukan di tengah capaian positif Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menurunkan angka stunting. Berdasarkan data hasil penimbangan per 15 Juni 2026, prevalensi stunting di DIY tercatat sebesar 11,19 persen atau berada di bawah rata-rata nasional. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader TPK, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan upaya pencegahan stunting.
Melalui sosialisasi tugas tambahan TPK dan optimalisasi pendistribusian MBG 3B, Kemendukbangga/BKKBN memastikan intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mencegah stunting sejak seribu hari pertama kehidupan sekaligus menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan.(ney)
