INDOPOSCO.ID – Kementerian Keuangan memastikan arah kebijakan fiskal pada 2027 akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menopang pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga laju pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan pengantar dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun 2027 di Jakarta, Senin (15/6/2026).
“Kementerian Keuangan terus menjaga kinerja fiskal untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi melalui berbagai langkah strategis dalam rangka optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif,” ujar Purbaya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Keuangan mengandalkan sejumlah program utama yang mencakup kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, hingga penguatan dukungan manajemen.
Berbagai instrumen itu diarahkan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap sehat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Sejumlah program prioritas yang akan mendapat dukungan fiskal meliputi penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pemberantasan penyelundupan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, peningkatan layanan kesehatan, hingga implementasi kebijakan mandatori biodiesel B50.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga memaparkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sepanjang 2026 masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61 persen dengan inflasi yang tetap terkendali. Selain itu, neraca perdagangan berhasil membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut dan cadangan devisa dinilai berada pada level yang memadai.
Dari sisi fiskal, hingga akhir Mei 2026 pendapatan negara mencapai Rp1.185,0 triliun atau meningkat 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun dan pembiayaan mencapai Rp379,4 triliun, dengan kondisi defisit maupun utang yang tetap berada dalam batas aman dan terkelola.
“Indonesia menunjukkan fundamental ekonomi yang tetap solid didukung kinerja fiskal yang sehat dan sustainable di tengah perekonomian global yang sangat menantang,” jelas Purbaya.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan fungsi APBN sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan stabilitas ekonomi, dan menopang pertumbuhan nasional tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan fiskal.
“Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan program-program prioritas nasional berjalan optimal,” tambahnya.
Dengan fondasi ekonomi yang dinilai tetap kokoh dan tata kelola fiskal yang dijaga secara berkelanjutan, Kementerian Keuangan optimistis mampu mendukung percepatan pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (her)
