INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera, Meitri Citra Wardani, menyoroti gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Meski mengapresiasi kerja keras petugas PT PLN (Persero) yang terus berupaya memulihkan jaringan dan memastikan pasokan listrik kembali normal, Meitri menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas sehari-hari, layanan publik, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar sekaligus tulang punggung produktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami memahami bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi keandalan sistem kelistrikan, baik karena pemeliharaan jaringan maupun gangguan teknis yang bersifat darurat. Namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dan penyelenggara layanan publik memastikan sistem yang semakin andal, responsif, dan mampu meminimalkan dampak terhadap masyarakat ketika gangguan terjadi,” ujar Meitri dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Politisi PKS itu menilai peningkatan keandalan sistem kelistrikan harus sejalan dengan besarnya dukungan anggaran negara yang digelontorkan untuk sektor energi. Berdasarkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM, subsidi listrik tahun 2026 mencapai Rp100,83 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun dalam RAPBN 2027.
Selain itu, pagu indikatif Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Tahun Anggaran 2027 juga mencapai Rp10,46 triliun. Dengan dukungan anggaran sebesar itu, Meitri menegaskan masyarakat berhak memperoleh layanan listrik yang semakin tangguh dan berkualitas.
“Dengan komitmen anggaran yang sangat besar tersebut, masyarakat tentu berharap hadirnya sistem ketenagalistrikan yang semakin tangguh, mampu mengantisipasi lonjakan beban maupun gangguan jaringan, serta memiliki kecepatan pemulihan yang lebih baik ketika terjadi gangguan,” katanya.
Namun demikian, perhatian Meitri tidak hanya tertuju pada aspek teknis. Ia juga mempertanyakan pola komunikasi publik PLN yang dinilai masih perlu diperkuat. Pasalnya, banyak masyarakat mengeluhkan minimnya informasi saat terjadi gangguan maupun pemeliharaan jaringan yang berdampak pada pemadaman listrik.
Menurutnya, informasi yang cepat dan jelas sangat dibutuhkan agar masyarakat, pelaku usaha, maupun layanan publik dapat melakukan langkah antisipasi sebelum gangguan terjadi.
“Banyak pelaku usaha, layanan publik, dan masyarakat yang membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian ketika terjadi gangguan listrik. Karena itu, sistem notifikasi dini harus diperkuat. Apabila terdapat pekerjaan pemeliharaan yang direncanakan, pelanggan perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat melakukan langkah antisipasi,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi, Meitri memastikan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan ketenagalistrikan nasional. Ia mendorong evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab gangguan, mengukur efektivitas mitigasi yang telah dilakukan, serta memastikan kesiapan sistem menghadapi potensi gangguan serupa di masa depan.
Selain itu, Meitri juga meminta optimalisasi peran Dewan Energi Nasional (DEN) dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, DEN memiliki fungsi strategis dalam memantau kondisi energi nasional dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengantisipasi potensi krisis energi.
“Insiden yang terjadi di Jawa Timur harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita perlu memastikan bahwa mekanisme mitigasi risiko, koordinasi antarlembaga, dan sistem respons darurat energi dapat berjalan lebih efektif sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” ujarnya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Meitri menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya meningkatkan efektivitas perawatan preventif jaringan transmisi dan distribusi, mempercepat implementasi teknologi smart grid, memperkuat transparansi melalui laporan berkala tingkat keandalan sistem, serta mengoptimalkan pemanfaatan PLN Mobile, SMS Blast, WhatsApp Blast, dan media sosial sebagai sarana peringatan dini kepada pelanggan.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang tersedia, tetapi juga listrik yang andal. Bagi rumah tangga, pelaku UMKM, sektor jasa, hingga industri, setiap gangguan pasokan listrik berpotensi menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian ekonomi. Peningkatan keandalan sistem harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Meitri menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan dan penggunaan anggaran sektor energi agar benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami akan terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan negara untuk sektor ketenagalistrikan bermuara pada pelayanan yang semakin baik. Tujuan akhirnya sederhana, yaitu menghadirkan listrik yang stabil, andal, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(dil)
