INDOPOSCO.ID – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyebut letak geografis Banten yang dikelilingi pelabuhan dan bandara membuat provinsi itu sangat rawan terhadap praktik penempatan kerja nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Realita ancaman itu terbukti dari performa BP3MI Banten yang menempati peringkat pertama nasional dalam intensitas pencegahan.
Sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2026, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten telah mengeksekusi 297 kegiatan pencegahan dan berhasil menyelamatkan 572 Calon Pekerja Migran IndonesKia (CPMI) dari keberangkatan ilegal.
“Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa dan masa depan keluarga Indonesia yang berhasil kita lindung,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Untuk membentengi masyarakat dari jerat sindikat ilegal sekaligus mengoptimalkan potensi pasar kerja global, Kementerian P2MI menjalin sinergi strategis dengan tiga mitra penting di antaranya pemerintah Provinsi Banten, Krakatau Steel Group, dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Kolaborasi lintas instansi itu mengusung empat visi pelindungan utama yang meliputi penyebarluasan informasi peluang kerja dan sosialisasi migrasi aman, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, optimalisasi pelayanan terintegrasi dari pemeriksaan kesehatan hingga penempatan, serta penguatan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia.
Sinergi makro tersebut langsung diakselerasi ke level teknis melalui dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis yang mengawal tata kelola dari hulu ke hilir.
Mukhtarudin mengatakan, seluruh rangkaian kerja sama ini bermuara pada konsep Brain Circulation.
“Talenta Indonesia didorong bekerja di tingkat global untuk menyerap ilmu, teknologi, dan etos kerja terbaik. Setelah itu, mereka kembali ke tanah air untuk membangun usaha produktif dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” ucap Mukhtarudin.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh pihak agar kesepakatan ini tidak berhenti menjadi formalitas di atas kertas.
“Ke depan, langkah nyata di lapangan adalah pembuktiannya. Mari bersama-sama kita hadirkan tata kelola dan pelindungan yang bermartabat bagi para pejuang ekonomi keluarga,” imbuh politikus Golkar itu. (dan)
