INDOPOSCO.ID – Komisi XIII DPR RI mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk lebih disiplin dalam menyusun usulan anggaran tahun 2027 dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan manfaat langsung bagi masyarakat. DPR menegaskan tidak akan serta-merta menyetujui seluruh usulan belanja, terutama yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengatakan pembahasan anggaran bersama MPR RI dan DPD RI menunjukkan masih adanya sejumlah usulan yang belum sejalan dengan semangat penghematan dan optimalisasi penggunaan anggaran negara.
“Dalam rapat ada yang kita setujui, tetapi ada juga yang tidak kita setujui, terutama anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi yang masih bisa dioptimalkan dari fasilitas yang sudah ada,” ujar Andreas di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, Komisi XIII menyetujui sejumlah pos anggaran yang berkaitan langsung dengan dukungan manajemen dan operasional kelembagaan, seperti pembayaran gaji pegawai serta pelaksanaan tugas alat kelengkapan lembaga yang memiliki fungsi konstitusional.
“Yang kita setujui terutama dukungan manajemen dan kegiatan operasional alat kelengkapan karena itu memang harus tetap berjalan untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga,” jelasnya.
Andreas menegaskan bahwa DPR mendorong setiap kementerian dan lembaga untuk lebih selektif dalam merancang kebutuhan anggaran. Fokus belanja negara, kata dia, harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja institusi maupun pelayanan kepada masyarakat.
Selain menelaah usulan anggaran tahun 2027, Komisi XIII juga melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun sebelumnya. Dari hasil pengawasan tersebut, DPR menemukan adanya ketimpangan antara pelaksanaan program prioritas dengan penggunaan anggaran untuk dukungan manajemen di sejumlah mitra kerja.
Ia menyoroti masih adanya program yang realisasinya belum optimal hingga pertengahan tahun anggaran, sementara serapan dana untuk kebutuhan administratif dan manajerial justru telah mendekati seluruh alokasi yang tersedia.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita. Jangan sampai anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan administratif, sementara program yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat belum berjalan maksimal,” tegas legislator tersebut.
Karena itu, Komisi XIII berkomitmen memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara agar setiap alokasi belanja benar-benar digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Andreas menegaskan bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.
“Setiap anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang menjadi fokus pengawasan DPR dalam pembahasan anggaran ke depan,” pungkasnya.
Dengan sikap tersebut, DPR berharap proses penyusunan RAPBN 2027 dapat menghasilkan belanja negara yang lebih berkualitas, tepat sasaran, serta mendukung program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. (dil)
