INDOPOSCO.ID – PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) menegaskan pentingnya diplomasi sebagai fondasi keberhasilan bisnis energi lintas negara melalui penyelenggaraan Global CSR & Stakeholder Diplomacy Forum (GCSDF) 2026 di Ubud, Bali, pada 8–11 Juni 2026.
Forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara jajaran manajemen PIEP dengan para Duta Besar Republik Indonesia dan pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri RI untuk membahas perkembangan geopolitik global, penguatan pendekatan Government-to-Government (G2G), hingga implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di berbagai negara operasi.
Sebagai entitas hulu migas internasional yang beroperasi di 10 negara, PIEP menilai perubahan lanskap geopolitik dunia tidak hanya memengaruhi stabilitas investasi, tetapi juga menentukan keberlangsungan operasi dan peluang ekspansi bisnis. Karena itu, sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan strategis dinilai menjadi kebutuhan yang semakin penting.
Rangkaian kegiatan GCSDF 2026 dimulai dengan diskusi strategis mengenai penyelarasan arah bisnis dan diplomasi, kemudian berlanjut pada pembahasan pengembangan program CSR agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat di negara tempat PIEP beroperasi. Agenda ditutup dengan kunjungan ke Desa Energi Berdikari Kelikidi di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, yang menjadi contoh pemberdayaan masyarakat berbasis energi bersih.
Direktur Utama PIEP, Syamsu Yudha, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini turut menopang aktivitas usaha perusahaan di luar negeri.
“Forum ini tidak hanya sebagai ajang berbagi pengetahuan, namun sebagai penyelarasan strategi bisnis Pertamina termasuk CSR berdasarkan beragam perspektif dari pemangku kepentingan dan pemegang saham melalui pendekatan Government-to-Government yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Syamsu dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan menjalankan operasi migas internasional tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis di lapangan, tetapi juga oleh efektivitas hubungan diplomatik yang mampu membuka jalan bagi kelancaran kegiatan usaha di berbagai negara.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Grata Endah Werdaningtyas. Ia menilai dinamika global saat ini menuntut Indonesia memiliki strategi yang adaptif dalam menjaga kepentingan ekonomi dan investasi.
“Guna merespon dinamika internasional saat ini yang mampu mengubah lanskap geopolitik dan berdampak geoekonomi secara global, Indonesia memerlukan strategi yang tepat yakni smart de-risking, dengan mengurangi risiko ketergantungan berlebihan melalui diversifikasi pasar, diversifikasi investasi, serta sumber teknologi,” kata Grata.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan tersebut selaras dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang memungkinkan hubungan baik dengan berbagai negara tetap terjaga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Grata juga menekankan pentingnya setiap investasi energi di luar negeri didukung kajian geopolitical visibility study yang komprehensif, mencakup analisis geopolitik, stabilitas politik, potensi sanksi, keamanan jalur pelayaran, akses sistem pembayaran, risiko asuransi dan pengiriman, hingga strategi mitigasi apabila terjadi eskalasi krisis.
“Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan RI siap bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membuka peluang, mengelola risiko, serta menjaga ruang gerak strategis Indonesia di tengah dunia yang semakin tidak pasti,” tambahnya.
Melalui penyelenggaraan GCSDF 2026, PIEP berharap dapat memperkuat implementasi strategi Government-to-Government (G2G), meningkatkan efektivitas program CSR internasional, mempererat hubungan dengan pemerintah dan komunitas di negara-negara operasi, membuka peluang bisnis baru, sekaligus memperkuat license to operate perusahaan di tingkat global. (her)
