INDOPOSCO.ID – Kondisi keuangan BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini menjadi andalan jutaan masyarakat Indonesia dilaporkan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Situasi tersebut dinilai tidak boleh terus ditutupi dengan solusi jangka pendek atau skema “tambal sulam”.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar segera melakukan pembenahan sistemik untuk menjaga keberlanjutan program JKN.
“JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” ujar Netty dalam keterangan, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI, pembayaran klaim saat ini mencapai Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan. Sementara itu, penerimaan iuran hanya berada di kisaran Rp14 triliun per bulan.
Menurut Netty, ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu keberlangsungan pembiayaan layanan kesehatan nasional.
Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka akar persoalan yang menyebabkan defisit terus terjadi. Mulai dari meningkatnya beban penyakit, tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran, ketepatan perhitungan aktuaria, hingga persoalan tata kelola yang memerlukan perbaikan.
“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya. Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” katanya.
Netty menyambut positif rencana dukungan dana pemerintah sebesar Rp20 triliun untuk membantu menjaga likuiditas BPJS Kesehatan. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak boleh menghambat reformasi yang lebih mendasar.
“Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” tegasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Ia mengingatkan agar tekanan keuangan BPJS Kesehatan tidak berujung pada keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan yang pada akhirnya dapat mengganggu pelayanan pasien.
“Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien. Apalagi masyarakat saat ini semakin bergantung pada JKN untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Netty menilai kondisi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem JKN. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas pengelolaan dana, kepatuhan pembayaran iuran, validitas data peserta, hingga penguatan program promotif dan preventif guna menekan angka penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Menurutnya, tanpa pembenahan yang komprehensif, program JKN berisiko terus menghadapi tekanan keuangan yang berulang dan bergantung pada suntikan dana pemerintah setiap kali terjadi defisit. (nas)
