INDOPOSCO.ID – Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dinilai memiliki dampak yang jauh melampaui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengamat politik Hendri Satrio menilai perkara tersebut telah menimbulkan dampak yang lebih luas hingga menyentuh kondisi fiskal negara.
Pria yang akrab disapa Hensa itu menyebut penggunaan anggaran fiskal dalam program tersebut menjadi sumber persoalan yang efeknya masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. “Ini tuh kesalahannya si Dadan itu, dia pake itu duit fiskal, panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik, harga-harga yang lain naik, PHK di mana-mana. Kita susah hidupnya semua, itu kesalahannya Dadan. Dia bukan cuma korupsi MBG doang, dia pakai itu fiskal buat memperkaya diri sendiri,” ujar Hensa melalui gawai, Selasa (9/6/2026).
Menurut Hensa, situasi yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Ia menilai program tersebut tetap bisa dilanjutkan, namun dengan pendekatan yang lebih terukur dan tidak membebani kondisi keuangan negara.
Hensa mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara program tersebut dan menggantinya dengan proyek percontohan atau pilot project sampai ditemukan pola pelaksanaan yang lebih efektif.
“Jadi mending dihentikan sementara, bikin pilot project, fiskal selamat, kan beberapa kali jadi pahlawan tuh Pak Prabowo. Nanti di 2028 jalanin aja lah lagi, kalau memang untuk kepentingan elektoral ya. Tapi maksud saya adalah, bila ingin dihentikan sementara saja, Pak Prabowo tuh bakal jadi hero lagi,” lanjutnya.
Ia menegaskan evaluasi bukan berarti menghentikan program secara permanen. Justru, menurut Hensa, langkah tersebut diperlukan agar MBG memiliki fondasi yang lebih kuat sebelum dijalankan dalam skala nasional.
“Mengevaluasi MBG itu tidak dihentikan 100 persen, tapi dilakukan pilot-pilot project. Sampai kemudian ditemukan pola-pola yang baik dan bagus. Kalau memang ini populer dan membuat Prabowo memang citranya baik di kalangan level grassroots, maka ya silakan saja dilakukan. Tapi setelah ditemukan pola-pola yang baik. Dan masih ingat juga, masih ada satu periode lagi kalau Pak Prabowo mau,” tambahnya.
Hensa menilai masih tersedia waktu yang cukup bagi pemerintah untuk menyempurnakan program tersebut sehingga manfaat sosialnya dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko terhadap fiskal negara. (her)
