INDOPOSCO.ID – Di tengah tekanan geopolitik dunia dan ketidakpastian ekonomi global yang belum juga mereda, perekonomian Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang kuat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Menurutnya, pertumbuhan tersebut menjadi sinyal bahwa ekonomi domestik masih mampu bergerak positif meski situasi global penuh tantangan.
“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy),” ujar Said dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (6/8/2026).
Said menjelaskan, laju pertumbuhan pada triwulan kedua tahun ini banyak ditopang faktor musiman. Momentum libur sekolah menjadi pendorong utama meningkatnya aktivitas masyarakat, khususnya pada sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman yang mampu tumbuh hingga 10,6 persen.
Aktivitas pendidikan juga memberi kontribusi terhadap geliat ekonomi. Proses penerimaan peserta didik baru, masuknya mahasiswa baru hingga kenaikan kelas membuat sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan 6,97 persen.
Sementara itu, musim kemarau yang lebih ekstrem menyebabkan kebutuhan penggunaan pendingin ruangan meningkat. Kondisi tersebut, ditambah lonjakan harga gas akibat konflik geopolitik dunia, mendorong sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 10,81 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama perekonomian nasional dengan kontribusi 53,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski pertumbuhannya sedikit melambat menjadi 5,05 persen dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen, Said menilai daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain konsumsi, investasi juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen, sedangkan ekspor meningkat menjadi 4,13 persen, jauh lebih tinggi dibanding triwulan I-2026 yang hanya tumbuh 0,9 persen.
Namun di balik deretan angka positif tersebut, Said mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan perlambatan yang mulai terlihat di sektor-sektor strategis.
Industri pengolahan, misalnya, mengalami penurunan laju pertumbuhan dari 5,04 persen pada triwulan I menjadi 4,52 persen pada triwulan II-2026.
“Pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus menjadi kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional dan cerminan sebagian besar tenaga kerja formal,” tegas Said.
Perlambatan serupa juga terjadi di sektor pertanian. Meski sempat didukung panen raya di sejumlah daerah, pertumbuhan sektor ini turun dari 4,97 persen menjadi 3,8 persen. Padahal, pertanian masih menyumbang 13,57 persen terhadap PDB sekaligus menjadi sumber mata pencaharian bagi 28,75 persen tenaga kerja nasional.
Said menilai perlambatan di dua sektor tersebut berpotensi memengaruhi kondisi ketenagakerjaan nasional.
Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja formal memang meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026 atau setara 40,7 persen dari total tenaga kerja. Namun di saat yang sama, pekerja informal masih mendominasi dengan jumlah 87,88 juta orang atau 59,3 persen.
Bahkan jika dibandingkan dengan akhir 2025, proporsi pekerja informal meningkat 1,6 persen, sedangkan pekerja formal justru turun dalam besaran yang sama.
Menurut legislator asal Jawa Timur itu, kondisi tersebut diduga ikut mendorong meningkatnya ketimpangan sosial yang tercermin dari rasio gini nasional, naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, terutama di wilayah perkotaan yang meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.
“Mereka yang bekerja di sektor formal relatif lebih berdaya tahan karena dukungan jaminan sosial. Sementara pekerja di sektor informal langsung berhadapan dengan tekanan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan,” ungkap Said.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera memperkuat iklim usaha, khususnya di sektor industri manufaktur dan perdagangan besar, sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi agar kualitas tenaga kerja semakin meningkat.
Selain itu, Said juga mendorong hadirnya kebijakan afirmatif bagi pekerja informal agar memiliki perlindungan sosial yang lebih baik.
“Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja,” pungkasnya.(her)
