INDOPOSCO.ID — Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Lebih dari sekadar upacara dan peringatan simbolis, nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara harus tercermin dalam tindakan nyata, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6/2026).
“Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap pengabdian dalam melayani negeri. Kita hadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pesan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kepada para ASN dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Menurut Rini, aparatur sipil negara memiliki peran strategis dalam memastikan nilai-nilai Pancasila hadir dalam setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Karena itu, seluruh jajaran ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah, didorong untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Ia menegaskan, kebijakan publik harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, melindungi hak-hak kelompok yang paling rentan, serta memastikan tidak ada warga negara yang merasa diabaikan oleh negara.
“Nilai-nilai itu beriringan dengan core values ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif,” jelas Rini.
Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk, tetapi juga menawarkan nilai-nilai universal yang relevan dalam membangun perdamaian dunia.
Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi yang semakin disruptif hingga dinamika geopolitik yang terus berubah, Pancasila dinilai tetap menjadi pijakan moral yang menjaga arah perjalanan bangsa.
Sejarah mencatat, gagasan Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno, dalam pidatonya pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Rumusan tersebut kemudian menjadi dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga menjadi landasan dalam tata kelola pemerintahan modern. Salah satunya tercermin melalui prinsip musyawarah dan keterlibatan publik dalam proses penyusunan kebijakan.
“Contohnya, dalam menyusun standar pelayanan, instansi pemerintah harus melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,” tutur Rini.
Melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita harus membuktikan bahwa semua yang kita abdikan adalah untuk masyarakat, pelayanan yang kita ciptakan bersifat inklusif tanpa membedakan apa pun,” tegasnya. (her)
