INDOPOSCO.ID – Fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kembali menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Pergerakan jutaan jemaah dalam waktu hampir bersamaan dinilai menyimpan risiko besar apabila tidak diantisipasi dengan pengendalian lapangan yang matang.
Anggota Timwas Haji DPR RI, M. Nasir Djamil, mengingatkan pemerintah serta seluruh petugas haji Indonesia agar memperkuat mitigasi risiko menjelang fase Armuzna pada penyelenggaraan haji 2026.
Peringatan itu disampaikan Nasir usai mengikuti rapat koordinasi Timwas Haji DPR RI bersama para pemangku kepentingan di Makkah, Minggu (24/5/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan layanan jemaah, pengamanan, hingga strategi mitigasi saat puncak ibadah berlangsung.
Menurut Nasir, pengalaman musim haji sebelumnya harus menjadi alarm penting, khususnya terkait penanganan jemaah lanjut usia yang sempat terlantar setelah mabit di Muzdalifah.
“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” ujar Nasir dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (25/5/2026).
Ia menilai kepadatan ekstrem dan lemahnya koordinasi di lapangan menjadi faktor yang memicu kepanikan jemaah. Karena itu, Nasir meminta seluruh petugas kloter, ketua rombongan, hingga ketua regu benar-benar menjalankan fungsi pendampingan secara optimal selama proses perpindahan jemaah.
“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” jelasnya.
Politikus PKS itu menegaskan tugas petugas haji tidak sekadar mengurus administrasi perjalanan, melainkan memastikan jemaah tetap merasa aman, memperoleh arahan yang jelas, dan tidak kehilangan orientasi di tengah situasi padat serta melelahkan.
Apalagi, mayoritas jemaah haji Indonesia saat ini didominasi kelompok lanjut usia yang lebih rentan mengalami kebingungan saat perpindahan massal menuju Mina.
Selain menyoroti pendampingan jemaah, Timwas Haji DPR RI juga mengevaluasi penerapan skema murur dan tanazul pada musim haji sebelumnya. Nasir menyebut dinamika di lapangan kerap membuat skenario awal berubah total.
Ia mengungkapkan, terdapat jemaah lansia, penyandang disabilitas, hingga kelompok risiko tinggi yang semestinya mengikuti skema murur (tidak turun di Muzdalifah) justru harus turun akibat kemacetan dan keterlambatan bus. Sebaliknya, ada jemaah yang seharusnya menjalani skema tanazul namun akhirnya ikut murur karena situasi lalu lintas yang tidak memungkinkan.
“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” tutur politisi Fraksi PKS itu.
Nasir menilai fase perpindahan dari Arafah menuju Muzdalifah menjadi titik paling rawan karena jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan dalam waktu yang sempit. Jika tidak diantisipasi secara matang, kondisi tersebut berpotensi memicu kekacauan yang berdampak pada keselamatan dan kenyamanan jemaah.
Karena itu, ia meminta Kementerian Haji bersama seluruh petugas daerah memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memperkuat simulasi, komunikasi, dan sistem pengendalian lapangan menjelang Armuzna.
“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jemaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” tutupnya.(her)
