INDOPOSCO.ID – Upaya memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terus didorong agar pelaksanaan program berjalan efektif hingga level kabupaten. Komunikasi yang terbuka dinilai menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti sebatas regulasi, tetapi benar-benar dapat dijalankan sesuai kebutuhan di lapangan.
Komitmen itu terlihat saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima jajaran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dipimpin Ketua APKASI yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (13/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas implementasi berbagai kebijakan pemerintah di daerah, mulai dari manajemen aparatur sipil negara hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten.
“Dalam pertemuan dengan APKASI ini, kami menerima berbagai masukan-masukan penting dalam implementasi kebijakan di wilayah kabupaten. Masukan dan saran yang disampaikan ini menjadi penting agar kami bisa memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan sehingga dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah,” jelas Rini di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (13/5/2026).
Selain menampung berbagai masukan, Rini juga mendorong pemerintah kabupaten untuk terus memperkuat manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur. Menurutnya, kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
Rini menegaskan, Kementerian PANRB membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi pemerintah daerah, baik melalui pertemuan langsung maupun kanal virtual konsultasi kebijakan.
“Kami selalu terbuka untuk komunikasi dan bersinergi bersama instansi pemerintah. Kami juga dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan hingga terdapat solusinya,” ujarnya.
Sementara itu, Bursah Zarnubi menyampaikan pemerintah kabupaten pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan yang diterbitkan Kementerian PANRB, khususnya terkait pengelolaan ASN dan reformasi pelayanan publik. Namun, dinamika di lapangan kerap menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses implementasi.
“Kami selalu ingin membawa isu-isu yang ada di lapangan dan berkomunikasi dengan Kementerian PANRB untuk mendapatkan solusi agar implementasi kebijakan pusat dan daerah bisa berjalan dengan selaras. Terima kasih Kementerian PANRB telah membuka ruang komunikasi,” jelas Bursah.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa kolaborasi pusat dan daerah tidak hanya dibangun melalui instruksi kebijakan, tetapi juga lewat dialog aktif untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang muncul di lapangan.(her)
