INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, melontarkan peringatan keras kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan, data yang dihimpun harus benar-benar faktual dan tidak boleh dimanipulasi demi membangun citra seolah kondisi ekonomi nasional baik-baik saja.
Pernyataan itu disampaikan Esti usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kota Surakarta, Jawa Tengah, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (14/5/2026).
“Data ini harus akurat, harus valid sesuai fakta. Jangan karena pesanan, jangan karena ingin membuat seolah-olah kita baik-baik saja. Ini justru bahaya,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Esti, validitas data menjadi hal krusial karena seluruh kebijakan pemerintah dan DPR akan bertumpu pada hasil sensus tersebut. Jika data yang disajikan tidak sesuai kondisi nyata di lapangan, maka kebijakan yang lahir berpotensi salah arah dan merugikan masyarakat.
“Kebijakan yang nanti dibuat bersama antara pemerintah dan DPR bisa menjadi blunder kalau tidak sesuai fakta,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan akan memotret kondisi ekonomi nasional, termasuk sektor UMKM dan aktivitas usaha masyarakat di berbagai daerah.
Selain mengingatkan BPS soal integritas data, Esti juga meminta masyarakat tidak takut memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas sensus. Ia menepis anggapan bahwa data tersebut akan otomatis berdampak pada kenaikan pajak atau kepentingan tertentu lainnya.
“Masyarakat harus memberikan data yang benar. Tidak perlu khawatir data itu nanti berkaitan dengan pajak besar dan sebagainya. Data ini menjadi cerminan kondisi ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Di sisi lain, Esti turut menyoroti kualitas tenaga lapangan yang direkrut untuk pelaksanaan sensus. Menurutnya, petugas harus dibekali kemampuan komunikasi dan etika sosial yang baik agar masyarakat merasa nyaman saat dimintai data.
“Pendekatan itu penting. Jangan datang hanya membawa surat lalu terkesan menakutkan. Harus ada cara menyapa yang baik, menunjukkan identitas resmi, dan membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia berharap BPS dapat memastikan seluruh tahapan sensus berjalan profesional, transparan, dan menghasilkan data yang benar-benar dapat menjadi dasar pembangunan ekonomi nasional ke depan. (dil)
