INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggelar Rapat koordinasi nasional (Rakornas) dengan tema “Kolaborasi Nasional Untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)” di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Rakornas tersebut melibatkan seluruh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi seluruh Indonesia (selindo) serta stakeholder lainnya.
Rakornas ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan proses operasionalisasi berjalan dengan baik.
Turut hadir dalam Rakornas tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Pejabat Eselon I dan II di Kemenkop, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto serta para Kepala Dinas di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia.
Menkop Ferry mengapresiasi seluruh dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Sehingga program strategis nasional KDKMP dapat berjalan mulai dari proses pembentukan badan hukum hingga tahapan operasionalisasi yang akan segera dilakukan.
Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan dan keterlibatan semua pihak program ini sulit dilakukan. Sehingga diharapkan konsistensi dukungan tersebut dapat terus dilakukan hingga tahap operasionalisasi.
“Saya mengapresiasi kepada semua Kepala Dinas Koperasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena kita berhasil melaksanakan Instruksi Presiden tentang pembentukan badan hukum KDKMP,” ujarnya.
Ia mengatakan, tahap pertama peresmian operasionalisasi KDMKP di provinsi Jateng dan Jatim ini akan dilakukan sebanyak 1.061 unit. Sementara simbolisasi peresmian akan dilakukan di KDKMP di wilayah Nganjuk Jawa Timur.
Sementara itu, dikatakan dia, terkait dengan progres pembangunan KDKMP per hari ini, Rabu (13/5/2026) telah dan sedang dibangun 37.327 unit KDKMP di seluruh Indonesia. Dan sebanyak 8.927 unit sudah selesai 100 persen, baik berupa bangunan gerai, gudang dan sarana perlengkapan lainnya.
“Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat,” tegas Menkop.
Menkop menyebut bahwa sebagai pedoman payung hukum dalam operasionalisasi KDKMP, akan segera diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) di mana saat ini draft dari Inpres ini telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara. Dalam draft ini berisi tentang bagaimana upaya percepatan operasionalisasi KDKMP yang melibatkan lintas sektor Kementerian dan Lembaga.
“Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem informasi manajemen dan lain sebagainya,” katanya.
Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa apabila 83 ribu KDKMP beroperasi dengan baik maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan jumlah koperasi di desa yang sukses beroperasi terbesar dan terbanyak di dunia. Presiden menilai capaian ini sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi rakyat.
“Keberadaan KDKMP ini, diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa atau kelurahan,” katanya.
“Bahkan secara agregat diharapkan koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi utama yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional,” lanjut Menkop.
Menkop menekankan bahwa melalui Rakornas tersebut diperlukannya kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga serta kepala daerah sehingga proses operasionalisasi dapat berjalan dengan baik. Sinergi ini diyakini mampu mengembalikan koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi sesuai konstitusi.
“Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat yang mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional,” ujar Menkop.(srv)
