INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) dalam melaksanakan forum perencanaan tata ruang di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Menurutnya, penataan kawasan perbatasan menjadi langkah strategis untuk mempercepat kepastian pemanfaatan lahan sekaligus memperkuat kedaulatan negara.
Forum yang digelar BNPP RI tersebut difokuskan pada penataan wilayah eks sengketa batas, khususnya di kawasan Pulau Sebatik dan Simantipal. Penataan dilakukan guna mengatasi berbagai persoalan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur strategis, termasuk pos lintas batas negara (PLBN).
“Penataan tata ruang di kawasan perbatasan sangat penting untuk memastikan kejelasan status lahan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial,” ujar pria yang akrab disapa Kang Aher itu saat diwawancarai, Kamis (7/5/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut menilai kawasan perbatasan memiliki posisi strategis, baik dari sisi pertahanan negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, menurutnya, penataan wilayah harus dilakukan secara komprehensif agar mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat setempat.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan pertahanan negara melalui pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan menghadirkan pos lintas batas negara yang representatif dan modern.
“Keberadaan pos lintas batas yang memadai tidak hanya memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Selain itu, Aher menyambut baik rencana pemerintah untuk menyiapkan skema kompensasi bagi masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan infrastruktur dasar di kawasan strategis perbatasan.
Menurutnya, pendekatan yang adil dan humanis perlu dikedepankan agar pembangunan berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
“Pembangunan harus tetap mengedepankan keadilan sosial. Kompensasi yang layak akan memastikan masyarakat tidak dirugikan, sekaligus menjadi bagian dari solusi dalam percepatan pembangunan kawasan strategis perbatasan,” pungkasnya.(dil)
