INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tetap mempertahankan posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah presiden. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
“Kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden,” kata anggota Komisi Reformasi Polri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Prabowo memastikan tidak ada perubahan struktur, seperti pembentukan Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian, serta menolak rencana untuk menggabungkan Polri ke dalam kementerian yang ada saat ini.
“Tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan Kepolisian di bawah Kementerian yang ada sekarang, tapi Kapolri tetap langsung berada di bawah Presiden,” ujar Yusril.
Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian (seperti Kemendagri) mencuat pasca-Pilkada 2024 untuk mengatasi persoalan internal dan dugaan keterlibatan politik praktis (partai coklat). Usulan itu memicu pro-kontra di tengah masyarakat. Perdebatan itu mencerminkan kegelisahan publik terhadap independensi institusi keamanan di tengah transisi politik.
Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Yudi Purnomo Harahap mengkritik, wacana usulan penempatan Polri di bawah Kemendagri karena dinilai berpotensi mengikis independensi dan peran vital institusi kepolisian.
“Tetapi juga kita tidak menutup mata ketika ada orang-orang yang memang berusaha untuk melemahkan. Nah sekarang untuk melemahkan ini kan tentu motifnya seperti apa?,” jelas Yudi Purnomo terpisah dalam diskusi publik bertajuk “Mengawal Marwah Demokrasi Polri di Bawah Presiden sebagai Amanah Reformasi”, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Ia mengingatkan kembali pengalaman di KPK saat banyak pihak menyuarakan kekhawatiran mengenai pelemahan lembaga tersebut setelah statusnya berubah dari lembaga independen menjadi bagian dari eksekutif.
“Ingat pengalaman di KPK, kita teriak-teriak ya bahwa ya KPK ini dilemahkan, ya posisinya yang independen kemudian bagian dari eksekutif,” tutur Yudi Purnomo. (dan)
