INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menggarisbawahi bahwa pengusaha UMKM harus terus beradaptasi melalui inovasi yang relevan dengan perkembangan pasar. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga standar kualitas produk agar mampu bersaing dan memenuhi ekspektasi konsumen.
Helvi menjelaskan bahwa konsistensi dalam memahami kebutuhan pasar menjadi faktor penting untuk membuka akses kerja sama yang lebih luas. UMKM didorong untuk memanfaatkan peluang dalam pengadaan pemerintah, program nasional, hingga menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan swasta. Dengan pendekatan yang tepat, kemitraan yang terjalin diharapkan dapat berlangsung jangka panjang dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
“Kalau ingin naik kelas, UMKM harus disinergikan sehingga bisa masuk rantai pasok usaha besar serta diperkuat akses pembiayaan dan perluasan pasarnya,” ujar Helvi saat pembukaan Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia menegaskan, pengusaha UMKM merupakan pilar utama dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Sepanjang 2025, perekonomian nasional tumbuh stabil sebesar 5,11 persen, yang didukung oleh kuatnya permintaan domestik, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
Kementerian UMKM terus memperkuat akses pasar melalui penyelenggaraan Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, bekerja sama dengan Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Helvi menjelaskan, Inabuyer membuka peluang luas bagi pengusaha UMKM potensial untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN seperti PLN, Kimia Farma, Pertamina, Pegadaian, dan Perum Bulog; pengelola infrastruktur publik seperti Angkasa Pura Indonesia, ASDP Indonesia Ferry, KAI, Hutama Karya, dan Jasa Marga; hingga perusahaan ritel besar seperti AEON, Indomaret, Alfamart, Mr. DIY, dan AZKO.
Selain itu, pengusaha UMKM juga memperoleh akses ke kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Permukiman dan Kawasan Perumahan, Kementerian Sosial, serta Badan Gizi Nasional, untuk terlibat dalam berbagai program strategis, antara lain Rumah Rakyat, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Inabuyer menyiapkan semua, di sini ada konsultasi, fasilitas pembiayaan, serta business matching dengan buyer. Manfaatkan acara ini untuk pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” kata Helvi.
Pemerintah melalui LKPP turut memperkuat penggunaan produk dalam negeri, khususnya dari pengusaha UMKM, guna mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Helvi berharap sinergi antara pengusaha UMKM, sektor swasta, dan pemerintah dapat terus diperkuat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
“Kami memenuhi amanah Presiden Prabowo untuk berkolaborasi lintas kementerian dan instansi, lembaga pembiayaan, lembaga pendidikan, Hippindo, BUMN, dan mitra strategis lainnya agar UMKM semakin tangguh sebagai tulang punggung perekonomian bangsa,” tambahnya.
Ketua Hippindo, Budihardjo Iduansjah menyampaikan, dinamika global mendorong sektor ritel memperkuat perdagangan dalam negeri melalui pengembangan ekosistem yang berpihak pada pengusaha UMKM.
“Kami menciptakan ekosistem ritel di mana UMKM menjadi pemasok, sehingga memastikan masyarakat Indonesia berbelanja produk dalam negeri di negara sendiri,” ucap Budihardjo.
Untuk mendukung hal tersebut, pengusaha UMKM didorong terus berinovasi, menghadirkan varian produk dan kemasan baru guna meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat perputaran ekonomi di dalam negeri.
Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan menambahkan, keterlibatan pengusaha UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan strategi penting dalam pembangunan nasional, mengingat perannya dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi.
“Pengusaha UMKM harus berani melakukan market sounding dan business matching dengan pemerintah maupun perusahaan. Ini penting karena pemerintah akan segera menyusun perencanaan pengadaan untuk 2027,” kata IWan.
Dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026, penghargaan diberikan kepada sejumlah pihak, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum sebagai kementerian/lembaga dengan belanja produk UMK terbesar Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah provinsi dengan belanja produk UMK terbesar, serta Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kabupaten/kota dengan belanja produk UMK terbesar.
Selain itu, Kementerian Pariwisata meraih penghargaan sebagai kementerian/lembaga dengan persentase transaksi belanja produk UMK terbesar, Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemerintah provinsi dengan persentase tertinggi, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kabupaten/kota dengan persentase tertinggi, serta perusahaan ritel Mr. DIY sebagai ritel dengan belanja produk UMK terbesar selama 2025. (her)
