INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto menjawab sorotan publik terkait besarnya anggaran sejumlah program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan perumahan rakyat. Ia menjamin alokasi dana tersebut sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan rakyat.
“Sekarang kita gelontorkan ke rakyat. Apa yang salah? Kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa?,” kata Prabowo dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Rabu (29/4/2026).
Ia meyakinkan publik bahwa anggaran tersebut bukan beban tambahan, melainkan hasil efisiensi dari pencegahan korupsi yang kemudian dialihkan menjadi bantuan sosial bagi masyarakat.
“Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi kita tahan, kita realokasi, kita gelontorkan ke rakyat. Salahnya apa?,” ucap Prabowo.
Di samping itu, ia mengklaim program prioritas seperti MBG sangat bermanfaat, bahkan kini mulai dijadikan referensi oleh banyak negara lain.
“Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan? 5 kali seminggu yang ibu-ibu hamil diantar makan, orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan,” klaim Prabowo.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program MBG hingga tuntas meskipun masih terdapat berbagai kekurangan yang terus diperbaiki. Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk petani dan nelayan.
“Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli. Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar,” ujar eks Menteri Pertahanan itu.
“Berapa yang dia hasilkan, berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia. Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan kita tindak,” tambahnya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG senilai Rp335 triliun dalam APBN 2026, yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima. Hingga 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp44,0 triliun (13,1 persen). (dan)
