INDOPOSCO.ID – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan publik. Di tengah derasnya spekulasi soal pergantian menteri, analis komunikasi politik Hendri Satrio menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut pria yang akrab disapa Hensa itu, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang layak bertahan maupun diganti di dalam kabinet. Meski demikian, ia menilai rasa penasaran masyarakat terhadap waktu reshuffle merupakan hal yang lumrah.
“Dalam pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet, meski begitu wajar juga rakyat ingin tahu reshuffle kabinet akan dilakukan,” ujar Hensa melalui gawai, Minggu (19/4/2026).
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu kemudian membeberkan tiga hal utama yang biasanya menjadi pertimbangan seorang presiden saat hendak melakukan evaluasi kabinet.
“Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle, yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak,” kata Hensa.
Ia menjelaskan, faktor subjektif kerap berkaitan dengan chemistry antara presiden dan pembantunya. Sementara sisi objektif menyentuh capaian kerja, target program, hingga efektivitas kebijakan. Namun di atas semuanya, stabilitas politik kabinet menjadi penentu paling krusial.
Tak hanya bicara reshuffle, Hensa juga menyinggung pentingnya prinsip meritokrasi dalam pemerintahan. Ia menilai jabatan publik seharusnya diisi oleh sosok yang benar-benar memahami bidangnya agar birokrasi berjalan profesional.
“Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi,” jelasnya.
Menurut Hensa, masih ada pejabat yang menerima posisi strategis tanpa bekal kemampuan memadai. Kondisi seperti itu, kata dia, pada akhirnya justru merugikan masyarakat.
“Semisal contoh, Nadiem (Makarim) misalnya, kalau tidak bisa jadi menteri pendidikan ya jangan diambil (jabatannya), atau misalnya siapa lah, kalau tidak bisa jadi menteri kehutanan, jangan diambil, yang susah tuh rakyat,” terangnya
Ia pun mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kapasitas dan peran masing-masing. Karena itu, penempatan figur di posisi yang tepat menjadi kunci keberhasilan pemerintahan.
“Setiap orang punya perannya sendiri-sendiri, saya juga punya peran sendiri, jadi harus hormati peran itu,” tambahnya. (her)
