INDOPOSCO.ID – Penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama kedua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya dinilai dapat menjadi titik penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai perkembangan kasus tersebut berpotensi menjadi landasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program unggulannya itu.
Menurut pria yang akrab disapa Hensa tersebut, dirinya sejak lama melihat kemungkinan adanya penghentian sementara MBG. Namun langkah itu, kata dia, tidak mungkin dilakukan begitu saja tanpa adanya faktor yang datang dari luar pemerintah.
“Saya pernah memprediksi bahwa suatu saat nanti Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Tapi memang dia harus punya alasan untuk bisa menghentikan MBG itu tanpa harus datang dari diri dia sendiri,” ujar Hensa melalui gawai, Kamis (4/6/2026).
Hensa menjelaskan, posisi MBG sebagai program andalan presiden membuat kebijakan penghentian tidak bisa diambil secara sepihak. Karena itu, diperlukan kondisi tertentu yang dapat menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk mengambil keputusan tersebut.
“Artinya, dia tidak bisa menghentikan itu karena itu flagship programnya dia. Harus ada faktor eksternal yang akhirnya membuat dia menghentikan MBG,” jelas Hensa.
Di tengah sorotan publik terhadap kasus yang menyeret petinggi BGN, Hensa melihat adanya peluang politik bagi Prabowo apabila memilih melakukan evaluasi atau penghentian sementara program tersebut.
“Menghentikan MBG saat ini, Prabowo bisa menjadi pahlawan di dua hal. Pertama, pemberantasan korupsi. Kedua, menyelamatkan fiskal, karena biaya MBG mahal sekali,” terangnya.
Lebih jauh, ia menilai penetapan tersangka terhadap Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya dapat menjadi momentum yang tepat untuk mengaudit sekaligus menata ulang pelaksanaan MBG secara komprehensif.
“Nah, penetapan tersangka ini bisa jadi pintu masuk untuk mengevaluasi program MBG, sehingga bisa jadi akan dihentikan mungkin untuk sementara waktu,” tutur Hensa.
Ia berpandangan, penghentian sementara bukan berarti mengakhiri program secara permanen. Sebaliknya, langkah tersebut dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki desain kebijakan, mekanisme pengawasan, hingga tata kelola anggaran sebelum program kembali dijalankan.
“Dengan dihentikannya MBG, Pak Prabowo punya waktu untuk mengevaluasi dan bisa dilakukan lagi di tahun-tahun berikutnya, misalnya mendekati Pemilu, tanpa hari-hari ini harus membebani fiskal,” kata founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.
Dalam perspektif komunikasi politik, Hensa menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga citra program tersebut di mata publik. Menurutnya, strategi komunikasi yang tepat dapat memisahkan persoalan pelaksanaan dengan tujuan utama program.
“Walaupun MBG adalah program flagship Presiden, tapi di tangan yang tepat spindoctoring bisa dilakukan. Apa lagi, BGN kan lembaga yang dibentuk oleh Presiden sebelumnya,” tambahnya.
Pernyataan Hensa muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, yang sejak awal digadang-gadang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo. Kasus yang melibatkan sejumlah pejabat BGN kini dinilai berpotensi menjadi momentum evaluasi besar terhadap keberlanjutan dan efektivitas program tersebut.(her)
