INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XI DPR Amin Ak memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam rencana restrukturisasi utang dan opsi pengambilalihan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh. Ia menegaskan, langkah tersebut jangan sampai menjadi beban baru bagi keuangan negara.
Menurutnya, keberlangsungan proyek kereta cepat sah-sah saja asalkan dijalankan dengan prinsip tata kelola yang sehat dan transparan agar tidak menjadi beban finansial negara di masa depan.
“Kita memahami bahwa proyek Whoosh ini merupakan proyek strategis yang sudah berjalan. Namun, langkah restrukturisasi utang maupun opsi pengambilalihan harus dihitung secara cermat agar tidak menjadi beban fiskal baru bagi negara,” kata Amin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menilai bahwa keterlibatan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan atau penyelamatan KCIC wajib dibarengi dengan perbaikan fundamental di sektor bisnis, operasional, hingga proyeksi keuangan.
“Jika pemerintah mengambil peran lebih besar, maka harus dipastikan ada perbaikan model bisnis yang jelas. Jangan sampai negara hanya mengambil alih risiko tanpa mendapatkan kepastian terhadap keberlanjutan dan profitabilitas proyek,” ujar Amin Ak.
Amin juga mengingatkan agar langkah restrukturisasi tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik, mengingat proyek tersebut menggunakan dana sangat besar.
Komisi XI DPR dipastikannya akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi KCIC, agar tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal.
“Kami di DPR tentu akan mencermati dan mengawal proses ini secara ketat. Tujuannya jelas, agar proyek ini bisa berlanjut dengan sehat tanpa membebani APBN dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuh politikus PKS itu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pemerintah untuk mengambil alih PT KCIC. Dengan kebijakan itu, kendali atas operasional kereta cepat Whoosh akan beralih dari konsorsium RI-Tiongkok ke tangan pemerintah
“Sudah selesai, cuman tinggal formalitasnya. Tapi kan saya belum bisa ngumumin, karena bukan saya sendiri yang terlibat. Itu nanti akan diumumkan. Tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya. Nanti diumumkan pada saatnya,” jelas Purbaya terpisah di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026). (dan)
