• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Di MK, DPR Tegaskan Status Bencana Sudah Sesuai Konstitusi dan Berbasis Data Objektif

Dilianto Editor Dilianto
Selasa, 7 April 2026 - 23:23
in Nasional
sudding

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Sidang berlangsung secara daring dari Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026). Foto: Biro Pemberitaan DPR RI/Jaka/Andri

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan status dan tingkat bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dirumuskan secara konstitusional.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sarifuddin Sudding mewakili DPR RI dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi yang dibacakan oleh Sarifuddin Sudding dari Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

BacaJuga:

Dorong Prabowo Lirik Pimpinan DPD Jadi Wapres, Ini Tiga Keuntungannya

Transformasi Layanan dan Pembinaan, Kemenimipas: PNBP dari Keimigrasian Capai Rp9,83 Triliun

DPR Desak Pemerintah Bongkar Jaringan Scam Perekrut WNI untuk Perang Rusia-Ukraina

Dalam keterangannya, DPR RI menjelaskan bahwa pembentukan UU Penanggulangan Bencana dilatarbelakangi oleh tingginya intensitas serta kompleksitas bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya pada periode 1997 hingga 2005. Sejumlah peristiwa besar seperti gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004 serta gempa di Nias dan Simeulue tahun 2005 menjadi momentum penting perlunya sistem penanggulangan bencana yang lebih komprehensif, terstruktur, dan berorientasi pada mitigasi.

DPR RI menilai, kehadiran undang-undang tersebut merupakan upaya menghadirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.

Lebih lanjut, DPR RI menegaskan bahwa pengaturan mengenai penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana telah memuat parameter yang jelas, rasional, dan terukur. Indikator tersebut meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi.

Menurut DPR RI, penggunaan frasa yang bersifat limitatif dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator wajib dipertimbangkan secara komprehensif dan tidak dapat dipilih secara parsial.

“Dengan demikian, penetapan status bencana tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan ukuran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.

DPR RI juga menjelaskan bahwa mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana dirancang sebagai proses berbasis data faktual. Proses ini diawali dengan pengkajian cepat dan tepat yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Hasil pengkajian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menetapkan status dan tingkatan bencana berada pada level kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

“Penetapan tersebut memiliki implikasi penting terhadap sistem komando, mobilisasi sumber daya, penggunaan anggaran negara maupun daerah, serta pemberlakuan berbagai kemudahan akses dalam penanganan darurat,” jelas Anggota Komisi III DPR RI itu.

“Penetapan status keadaan darurat bencana merupakan keputusan kebijakan pemerintahan (policy decision) yang harus didasarkan pada data faktual serta analisis yang komprehensif,” demikian disampaikan Sarifuddin.

Selain itu, DPR RI berpandangan bahwa pendelegasian pengaturan lebih lanjut terkait penetapan status dan tingkat bencana kepada Peraturan Presiden merupakan bentuk delegasi yang sah dan lazim dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Delegasi tersebut dinilai penting untuk mengakomodasi kebutuhan pengaturan yang bersifat teknis dan operasional, sekaligus memberikan fleksibilitas, kecepatan, dan responsivitas dalam menghadapi situasi darurat yang dinamis. Dalam konteks kebencanaan, langkah ini juga diperlukan untuk memastikan pemerintah dapat mengambil tindakan cepat, termasuk langkah-langkah luar biasa dalam rangka melindungi masyarakat.

DPR RI juga menegaskan bahwa tidak terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Hal ini karena berbagai aspek teknis, termasuk mekanisme pengkajian cepat dan penetapan status darurat bencana, telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah serta pedoman operasional yang diterbitkan oleh BNPB.

Lebih lanjut, DPR RI menilai bahwa usulan perubahan norma sebagaimana diajukan oleh para pemohon berpotensi mengaburkan kepastian hukum. Perubahan terhadap frasa yang bersifat limitatif dinilai dapat membuka ruang diskresi yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penetapan status bencana. (dil)

Tags: DPR RIKomisi IIIMKUU Penanggulangan Bencana

Berita Terkait.

dirman
Nasional

Dorong Prabowo Lirik Pimpinan DPD Jadi Wapres, Ini Tiga Keuntungannya

Kamis, 19 November 2026 - 21:21
gus
Nasional

Transformasi Layanan dan Pembinaan, Kemenimipas: PNBP dari Keimigrasian Capai Rp9,83 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 20:32
netty
Nasional

DPR Desak Pemerintah Bongkar Jaringan Scam Perekrut WNI untuk Perang Rusia-Ukraina

Kamis, 19 November 2026 - 20:12
agus
Nasional

Perkuat Sinergi, Kemenimipas Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi SDM Produktif

Kamis, 19 November 2026 - 20:02
tito
Nasional

Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik

Kamis, 19 November 2026 - 19:53
asmen
Nasional

Kemendikdasmen Gandeng Sejumlah Kementerian, Perkuat Toleransi Lewat Literasi Keagamaan

Kamis, 19 November 2026 - 19:09

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10479 shares
    Share 4192 Tweet 2620
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3112 shares
    Share 1245 Tweet 778
  • Dukung Konser GNR dan BTS, Pemprov Jakarta Siapkan Pengamanan hingga Modifikasi Cuaca

    716 shares
    Share 286 Tweet 179
  • Serikat Buruh: Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon Diserahkan ke BPJS TK, Bukan Danantara

    697 shares
    Share 279 Tweet 174
  • KPK Bongkar Jejak Aset Gratifikasi Eks Pejabat Pajak, Petinggi Agung Sedayu Diperiksa

    738 shares
    Share 295 Tweet 185

OLAHRAGA

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar
Olahraga

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Editor Laurens Dami
Kamis, 19 November 2026 - 09:12

INDOPOSCO.ID – Persib Bandung tak ingin kehilangan momentum positif saat menjamu wakil Myanmar, Shan United, dalam lanjutan ASEAN Club Championship...

SelengkapnyaDetails
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
Arya Dwi Paramita

Pertamina MRS Jadi Kawah Candradimuka Pembalap Indonesia Menuju Panggung Dunia

Senin, 9 November 2026 - 19:19
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.