INDOPOSCO.ID – Menteri Pariwisata (Menpar) RI Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam menjaga transparansi serta memperkuat sinergi dengan Komisi VII DPR RI.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan,” ujar Widiyanti, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI terkait tindak lanjut rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Menpar memaparkan berbagai capaian dan langkah strategis, mulai dari realisasi program unggulan, kontribusi dan manfaat program kerja, hingga dampak dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah terhadap sektor pariwisata Indonesia. Pemerintah juga telah menyiapkan penyesuaian strategi untuk memastikan sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh menghadapi tantangan global.
“Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik. Kami berharap kondisi global segera membaik,” kata Widiyanti.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyampaikan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak global terhadap pariwisata nasional. Namun demikian, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan.
Rekomendasi tersebut antara lain mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih proporsional, berimbang, dan tepat sasaran. Selain itu, Kementerian Pariwisata diminta menghitung secara cermat penyesuaian program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis sektor pariwisata nasional.
Komisi VII DPR RI juga mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas, serta penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin aspek konservasi, keselamatan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Dukungan terhadap penguatan sektor MICE internasional juga menjadi perhatian, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11. Selain itu, Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan length of stay, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.
Dalam aspek promosi, DPR mendorong penguatan strategi promosi digital dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan sebagai respons terhadap dinamika global.
Kementerian Pariwisata juga diminta mengarahkan program vokasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pengembangan pariwisata regeneratif didorong sebagai kebijakan strategis yang menekankan restorasi lingkungan, mitigasi dampak, dan keseimbangan ekonomi masyarakat.
Widiyanti mengapresiasi berbagai masukan dari Komisi VII DPR RI sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan program ke depan.
“Kami menyadari bahwa pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pengembangan pariwisata Indonesia,” tuturnya. (ney)
