• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Bentuk Timsus Lidi Bersih, Pengamat: Cermin Lemahnya Pengawasan di Internal Kementerian

Laurens Dami Editor Laurens Dami
Kamis, 2 April 2026 - 18:16
in Nasional
Ilustrasi-Infrastruktur jembatan. Foto: Dokumen Kementerian PU

Ilustrasi-Infrastruktur jembatan. Foto: Dokumen Kementerian PU

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membentuk tim khusus (Timsus) bernama “Lidi Bersih” untuk menangani temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tim tersebut diperkuat oleh tiga personel dari Kejaksaan Agung.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Pendiri Internal Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, pembentukan tim khusus Lidi Bersih mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal yang sudah ada.

BacaJuga:

Dugaan Pelecehan Seksual Libatkan Gubes Unpad, DPR RI: Itu Tidak Bisa Ditoleransi

Harga Plastik Melonjak, Puan Ajak UMKM Kembali ke Kemasan Alami

DPR Tambah 5 RUU Prioritas 2026, Soroti Penyiaran hingga Perumahan

Selain itu, ia mempertanyakan kejelasan peran aparat kejaksaan dalam tim khusus tersebut. “Secara hukum, penyidikan pidana harus berjalan melalui mekanisme resmi dengan bukti permulaan yang cukup, bukan sekadar diperbantukan dalam tim internal,” ujar Iskandar dalam keterangan, Kamis (2/4/2026).

Sebelumnya, polemik pengunduran diri dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi sorotan publik. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyinggung adanya kemungkinan masalah struktural hingga indikasi praktik jaringan kekuasaan internal (deep state) di lingkungan kementerian.

“Ada (deep state dan dirjen untouchable). Ini bukti, bukti yang sudah clear,” ujar Dody.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Indonesia RISK Centre, Julius Ibrani mengajak semua pihak melihat persoalan ini dalam konteks yang utuh dan berbasis data. Pasalnya, evaluasi kinerja di pemerintahan berbeda dengan sektor swasta.

“Penilaian harus berbasis sistem, program, dan anggaran, bukan langsung menjatuhkan penilaian pada pribadi pejabat,” katanya.

Diketahui, polemik ini bermula dari pengunduran diri Dewi Chomistriana dan Dwi Purwantoro pada akhir Februari 2026. Keputusan tersebut diambil setelah munculnya hasil pemeriksaan BPK terkait potensi kerugian negara.

Menteri Dody menjelaskan, BPK telah mengirim dua surat hasil audit sepanjang 2025. Surat pertama pada Januari 2025 mencatat potensi kerugian hampir Rp3 triliun, namun kemudian direvisi menjadi sekitar Rp1 triliun dalam surat kedua pada Agustus 2025.

Menurut Dody, rekomendasi BPK tidak segera ditindaklanjuti sehingga ia turun tangan langsung membentuk tim khusus. “Manakala saya menggunakan Lidi Bersih untuk mulai bekerja, yang bersangkutan memilih mengundurkan diri,” katanya. (nas)

Tags: BPKKementerian PULidi Bersih

Berita Terkait.

pelecehan
Nasional

Dugaan Pelecehan Seksual Libatkan Gubes Unpad, DPR RI: Itu Tidak Bisa Ditoleransi

Jumat, 17 April 2026 - 01:11
puan
Nasional

Harga Plastik Melonjak, Puan Ajak UMKM Kembali ke Kemasan Alami

Kamis, 16 April 2026 - 23:33
bob
Nasional

DPR Tambah 5 RUU Prioritas 2026, Soroti Penyiaran hingga Perumahan

Kamis, 16 April 2026 - 21:21
bpjs
Nasional

Penonaktifan 11 Juta Peserta PBI JKN Dituai, BPJS Watch Soroti Konsistensi Data dan Beban APBD

Kamis, 16 April 2026 - 20:16
kuhp
Nasional

KUHP dan KUHAP Baru Dorong BUMN Lebih Hati-Hati dalam Transformasi

Kamis, 16 April 2026 - 19:25
Terima KWP Award 2026, Ketua DPD RI: Wartawan Pilar Utama Demokrasi 
Nasional

KUHP dan KUHAP Baru Dorong BUMN Lebih Hati-Hati dalam Transformasi

Kamis, 16 April 2026 - 18:55

BERITA POPULER

  • Pegawai-Kementan

    ASN Kementan Sulap Lahan Marginal Perumahan Jadi Sumber Pangan Keluarga

    2523 shares
    Share 1009 Tweet 631
  • Gelar Halalbihalal, Keluarga Besar H. Mukhayar dan Hj. Hamidah Satukan 1.108 Anak Cicit

    905 shares
    Share 362 Tweet 226
  • Bea Cukai Bangun Sinergi Pengawasan Lintas Instansi di Makassar dan Banda Aceh

    846 shares
    Share 338 Tweet 212
  • Persis vs Semen Padang: Duel Membara di Zona Bawah

    796 shares
    Share 318 Tweet 199
  • Hadiri Acara Halalbihalal Keluarga Besar H. Mukhayar dan Hj. Hamidah, Begini Pesan HNW 

    763 shares
    Share 305 Tweet 191
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.