INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah.
Menurutnya, wacana yang dikaji Presiden Prabowo Subianto tersebut patut dipandang sebagai sinyal moral bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, para pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memang memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun secara fiskal, kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil.
“Karena itu, langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi,” ujarnya.
Ali Ahmad mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Karena itu, ia menilai wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” kata politisi Fraksi PKB itu.
Menurutnya, apabila kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, langkah tersebut dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik, bukan sekadar kebijakan administratif.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang paling terdampak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membuka opsi untuk melakukan pemotongan gaji pejabat, yakni dengan menyebut langkah pemotongan gaji menteri dan anggota parlemen yang telah dilakukan sejumlah negara untuk merespons ancaman krisis global.
Prabowo menjelaskan dinamika geopolitik dunia, khususnya di Kawasan Eropa dan Timur Tengah, memicu ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut mendorong sejumlah negara mengambil langkah penghematan drastis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah kebijakan Pemerintah Pakistan yang memangkas gaji pejabat kabinet dan anggota parlemen sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran negara.
Menurut Prabowo, dana hasil pemotongan gaji tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/3/2026). (dil)
