INDOPOSCO.ID – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa rencana operasi untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz tidak akan dilakukan di bawah naungan NATO.
Dalam konferensi pers pada Senin (16/3/2026), Starmer mengatakan Inggris bersama sejumlah negara mitra tengah menyusun rencana yang kredibel guna memastikan jalur pelayaran di kawasan tersebut dapat kembali beroperasi.
“Kami bekerja sama dengan pihak lain untuk menyusun rencana yang kredibel untuk Selat Hormuz guna memastikan jalur pelayaran dapat dibuka kembali,” kata Starmer. Ia menegaskan bahwa operasi tersebut bukan dan tidak pernah direncanakan sebagai misi NATO.
Menurutnya, langkah pengamanan jalur strategis tersebut akan dilakukan melalui kerja sama sejumlah negara mitra, termasuk negara-negara di Eropa, kawasan Teluk, serta Amerika Serikat.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta sejumlah negara, termasuk China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris, untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz guna mengamankan salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia. Ia juga memperingatkan bahwa NATO dapat menghadapi masa depan yang buruk jika gagal mengamankan selat tersebut.
Namun, beberapa negara Eropa menunjukkan sikap berhati-hati terhadap usulan tersebut. Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski menyatakan bahwa pemerintahnya tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi dalam misi tersebut.
Laporan media juga menyebutkan bahwa Prancis menolak inisiatif tersebut dan tengah mempertimbangkan kerja sama patroli dengan sejumlah negara di Eropa dan kawasan Teluk setelah konflik di Timur Tengah mereda.
Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan bahwa kemungkinan perluasan misi angkatan laut Operation Aspides ke Selat Hormuz akan dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels.
Misi Aspides saat ini melibatkan kapal dari Yunani dan Italia yang bertugas melindungi kapal dagang di Laut Merah. Namun, juru bicara pemerintah Yunani Pavlos Marinakis menyatakan bahwa Yunani akan menolak berpartisipasi apabila misi tersebut diperluas hingga ke Selat Hormuz.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di Teheran. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Eskalasi konflik tersebut menyebabkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz terhenti secara de facto. Selat ini merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, sehingga setiap gangguan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi pasokan energi dunia. (dil)
