INDOPOSCO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan penjelasan terbuka terkait penetapan status kesiagaan yang ditingkatkan di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Puan, setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan kesiapan pertahanan negara perlu disampaikan secara transparan agar publik memahami latar belakang dan urgensinya.
“Kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” ujar Puan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya aparat pertahanan negara memang harus selalu berada dalam kondisi siap siaga untuk menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global. Namun, apabila terdapat keputusan formal terkait peningkatan status kesiagaan, maka perlu ada penjelasan yang komprehensif mengenai alasan dan pertimbangan kebijakan tersebut.
“Memang aparat atau TNI harus selalu siap siaga. Namun kalau sampai ada penetapan status seperti itu dalam situasi saat ini, tentu perlu dijelaskan secara konkret apakah hal tersebut memang diperlukan atau tidak,” katanya.
Puan menegaskan bahwa penjelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi keamanan nasional serta langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh negara.
Ia menambahkan, DPR melalui Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi kepada mitra kerja terkait.
“Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret sehingga publik memahami apa yang sebenarnya menjadi dasar dari kebijakan tersebut,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Menurut Puan, transparansi informasi dalam isu-isu strategis seperti keamanan nasional juga penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap langkah kebijakan diambil secara terukur.
DPR, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi berdampak pada kepentingan nasional, termasuk dinamika konflik di kawasan Timur Tengah yang belakangan kembali meningkat.
Melalui mekanisme pengawasan di komisi terkait, DPR memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh aparat negara tetap berada dalam kerangka kebijakan yang jelas serta mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh. (dil)
