INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berpesan kepada pihaknya untuk menghindari kekeliruan proses hukum atau peradilan.
Menurut dia, Presiden ingin memastikan orang “kecil’ yang berperkara bisa tersenyum karena mendapatkan keadilan.
“Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto menitip pesan kepada kami untuk menghindari kekeliruan dalam proses peradilan atau miscarriage of justice,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Dia menyampaikan hal itu dalam merespons kasus Nabila O’Brien, korban pencurian yang justru menjadi tersangka pencemaran nama baik.
Menurut dia, aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam mengusut kasus pencemaran nama baik atau yang berkaitan dengan ujaran.
Jika ada kasus-kasus seperti itu, menurut dia, aparat perlu mempedomani Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam pasal itu, dijelaskan bahwa orang tidak bisa dipidana atau diminta pertanggungjawaban tanpa unsur kesengajaan.
“Tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan yang tak terbantahkan,” kata dia.
Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, dia mengatakan seharusnya aparat mengalami perubahan paradigma berhukum secara drastis. Pasalnya, undang-undang yang baru itu mengedepankan rehabilitatif, restoratif, dan substantif, bukan lagi sekadar formalistik.
“Komisi III DPR RI sebagai pihak yang membahas dan mengesahkan KUHP dan KUHAP baru, berkomitmen memastikan dua karya agung tersebut benar-benar bisa diterapkan mulai dari semangatnya, asas-asasnya, hingga norma hukumnya,” katanya. (dil)
