INDOPOSCO.ID – Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia ke kantor perwakilan Meta Platforms memperoleh dimensi yang jauh lebih. Ini ketika Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional masih berada di bawah 30 persen. Pernyataan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara kewajiban hukum platform dan implementasinya di lapangan.
Hal tersebut dikatakan Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC) dalam pernyataan tertulisnya yang diterima INDOPOSCO, Jumat (6/3/2026). Dikatakan Pratama, dalam perspektif keamanan siber, angka kepatuhan yang rendah menunjukkan adanya potensi kerentanan sistemik pada tata kelola ruang digital nasional.
Disebutkan bahwa sidak dilakukan setelah berbagai upaya komunikasi formal dan pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil optimal. Artinya, mekanisme dialog regulatif telah ditempuh terlebih dahulu sebelum langkah pengawasan langsung diambil.
“Dalam kerangka tata kelola digital, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai eskalasi kebijakan yang sah ketika instrumen koordinatif tidak lagi efektif,” jelas Pratama.
Dia menambahkan, negara, dalam hal ini, menjalankan mandat konstitusionalnya untuk memastikan bahwa setiap entitas yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya tunduk pada aturan nasional.
Sorotan terhadap rendahnya kepatuhan regulasi juga dikaitkan dengan meningkatnya kasus penipuan digital atau digital scamming yang merugikan masyarakat. Platform media sosial telah menjadi medium utama berbagai modus kejahatan siber, mulai dari investasi palsu, impersonasi, phishing, hingga penipuan berbasis rekayasa sosial.
Dalam banyak kasus, distribusi konten penipuan diperkuat oleh sistem rekomendasi algoritmik yang memprioritaskan engagement tanpa selalu mempertimbangkan risiko keamanan publik. Dari sudut pandang intelijen siber, kondisi tersebut menunjukkan bahwa algoritma tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan hukum.
Selain persoalan penipuan digital Komdigi juga menyoroti masih ditemukannya konten disinformasi pada platform Meta. Disinformasi bukan sekadar masalah etika komunikasi, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Konten manipulatif yang disebarkan secara sistematis dapat memicu polarisasi, mengganggu proses demokrasi, serta menciptakan distrust terhadap institusi negara.
Dalam ekosistem digital yang digerakkan algoritma, konten provokatif dan sensasional cenderung mendapatkan amplifikasi lebih tinggi. Tanpa pengawasan dan transparansi yang memadai, mekanisme ini dapat memperbesar risiko konflik sosial.
Dijelaskan oleh Pratama bahwa dalam kasus judi online, promosi layanan ilegal kerap disamarkan melalui berbagai metode yang dirancang untuk menghindari deteksi otomatis. Konten promosi tidak selalu ditampilkan secara eksplisit, melainkan sering dikemas dalam bentuk tautan eksternal, penggunaan kode tertentu, gambar yang dimodifikasi, hingga penyebaran melalui akun yang diretas atau akun palsu.
Modus lain yang sering ditemukan adalah penggunaan jaringan akun terkoordinasi yang secara sistematis mempromosikan situs perjudian melalui komentar, pesan pribadi, atau fitur siaran langsung. Pola ini membuat sistem moderasi berbasis algoritma sering terlambat mengidentifikasi konten yang bermasalah, sehingga konten dapat tersebar luas sebelum akhirnya dihapus.
Ketika tingkat kepatuhan dinyatakan berada di bawah 30 persen, lanjut Pratama, implikasinya bukan hanya pada pelanggaran administratif, tetapi juga pada efektivitas mitigasi risiko keamanan. Regulasi nasional dirancang untuk melindungi data pribadi, memastikan moderasi konten yang bertanggung jawab, serta menekan penyebaran konten ilegal.
Apabila kepatuhan rendah, maka kapasitas negara untuk melindungi warganya di ruang digital menjadi tereduksi. Dalam konteks ini, sidak bukan sekadar simbol ketegasan, melainkan instrumen penguatan kedaulatan digital.
Menurut Pratama, kehadiran unsur lintas lembaga seperti Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Satuan Siber TNI, serta unsur penegakan hukum Polri dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini telah diposisikan sebagai isu keamanan nasional. Koordinasi tersebut mencerminkan pendekatan terpadu dalam merespons rendahnya kepatuhan platform dan meningkatnya kejahatan digital.
Dalam perspektif keamanan siber, tambah Pratama, algoritma merupakan infrastruktur kekuasaan informasi. Ia menentukan apa yang menjadi viral, siapa yang memperoleh visibilitas, dan narasi mana yang menguat di ruang publik. Apabila negara tidak memahami dan mengawasi arah kerja algoritma, maka ruang publik nasional dapat secara efektif dikendalikan oleh logika komersial global.
Oleh karena itu, sidak terhadap Meta Platforms dapat dipandang sebagai upaya negara untuk menegaskan bahwa tata kelola algoritma dan arus informasi tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan korporasi.
Lebih lanjut Pratama mengapresiasi langkah Meutya Hafid dalam memimpin sidak. Selama bertahun-tahun, platform global sering dipersepsikan lambat dalam merespons kepentingan negara berkembang, khususnya terkait moderasi konten lokal dan perlindungan masyarakat dari penipuan digital.
Dengan menyatakan secara terbuka tingkat kepatuhan yang rendah serta mengaitkannya dengan lonjakan kejahatan digital dan disinformasi, pemerintah sedang membangun narasi bahwa akuntabilitas platform bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum dan moral.
Selain itu langkah yang ditempuh oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan sidak penanganan masalah platform digital mencerminkan pemahaman yang cukup mendalam mengenai pentingnya kolaborasi dalam tata kelola ruang siber.
Di sisi lain berurusan dengan perusahaan besar multinasional seperti ini memang tidak selalu mudah karena posisi tawar Indonesia yang tidak terlalu dominan dibanding dengan perusahan tersebut.
Pertama karena terkesan bahwa yg lebih membutuhkan adalah masyarakat Indonesia, bukan Meta, kedua karena sering kali perwakilan perusahan yang berada di Indonesia tidak bisa langsung mempengaruhi kebijakan perusahan di pusat.
Dalam kerangka yang lebih luas, sidak tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia mencari model regulasi internet yang seimbang antara kebebasan berekspresi, inovasi teknologi, dan perlindungan keamanan nasional. Ketika komunikasi persuasif tidak efektif dan kepatuhan masih di bawah ambang yang dapat diterima, intervensi negara menjadi langkah yang rasional dan proporsional. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai afirmasi bahwa kedaulatan digital tidak boleh berhenti pada retorika, tetapi harus diwujudkan melalui pengawasan nyata, penegakan hukum, dan konsolidasi institusi keamanan negara. (bro)
