INDOPOSCO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera menegaskan pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur menjadi prioritas utama pemulihan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Tito menyatakan percepatan pembangunan huntap harus segera direalisasikan agar warga yang rumahnya rusak berat atau hilang mendapatkan kepastian tempat tinggal.
“Hunian tetap ini prosesnya melibatkan pemerintahan daerah, dan pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar (penyiapan datanya),” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Data Pemda Jadi Kunci
Menurutnya, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada validitas dan kelengkapan data dari pemerintah daerah (Pemda). Pendataan harus dilakukan secara rinci terhadap setiap warga terdampak agar bantuan tepat sasaran.
“Kecepatan membangun huntap itu nomor satu adalah data dari Pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” tegasnya.
Ia menekankan, tanpa data yang akurat, proses pembangunan bisa terhambat dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Selain hunian tetap, Tito juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung yang rusak akibat bencana.
Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk membangun jembatan permanen dua jalur di lokasi yang terdampak. Jembatan tersebut akan dibangun di sisi jembatan sementara yang sebelumnya roboh.
Langkah ini dinilai krusial karena jalur tersebut merupakan akses utama penghubung Kota Medan dengan Banda Aceh dan sering dilintasi kendaraan berat seperti truk logistik.
“Menteri PU sudah saya kontak. Tadi setengah jam lalu kami berkomunikasi, dan akan dibangun jembatan permanen di sebelah jembatan sementara yang roboh,” ungkap Tito.
Tantangan: Lumpur dan Lahan Sawah
Meski percepatan terus didorong, Tito mengakui masih ada sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa rumah warga masih terdampak lumpur, sementara sekitar 1.500 hektare sawah belum sepenuhnya pulih.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah mempertimbangkan pembangunan sabo dam dan penguatan tanggul guna meminimalkan risiko banjir susulan.
Melalui koordinasi lintas kementerian serta dukungan pemerintah daerah, Tito berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Pidie Jaya berjalan menyeluruh, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas normal. (dam)
