INDOPOSCO.ID – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan realisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia terus dipercepat. Di antaranya dengan memastikan keberadaan lahan untuk kantor koperasi baik di desa maupun kelurahan sehingga koperasi segera beroperasi. Targetnya adalah seluruh Indonesia, tidak terbatas pada wilayah tertentu.
Setelah lahan dipastikan ada, tahap berikutnya adalah bagaimana bangunan kantor disiapkan dalam jangka panjang. Dengan demikian maka satu bangunan ini akan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama hingga memberikan keuntungan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan warga.
“Mungkin perlu juga kita cari solusi soal tanah ini. Tidak cuma pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat yang harus ambil alih,” papar Mendes Yandri saat Rapat Koordinasi Terbatas tentang evaluasi perkembangan Kopdes/Kelurahan Merah Putih dan peningkatan kapasitas SDM Kopdes/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Solusi tersebut akan segera tertuangkan dalam regulasi yang diterbitkan kementerian terkait. Hal ini dipastikan mempercepat realisasi Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya bangunan secara fisik namun juga SDM sebagai aktor dalam program tersebut melalui beragam pelatihan.
Pelatihan ini akan diberikan oleh Kementerian/Lembaga yang saling bekerja sama. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan mempererat komunikasi dalam rangka menguatkan kolaborasi, setiap koperasi di seluruh Indonesia akan saling bersinergi.
Di antaranya dalam pemenuhan produk yang menjadi kebutuhan harian masyarakat maupun peningkatan kualitas produk bahkan jasa di koperasi. Dengan demikian tidak hanya secara kuantitas yang terus bertambah namun juga pemasaran yang semakin luas.
“Nanti kita latih semuanya. Kita harap juga 81 ribu koperasi ini nyambung satu dengan yang lain. Nanti ada korelasi, jadi semua koperasi inline,” ujar Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Rapat ini diikuti setiap K/L terkait dengan koperasi di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, PT. Agrinas Pangan Nusantara, dan lain sebagainya. Kolaborasi ini juga dilaksanakan bersama pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. (srv)
