• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Pemutakhiran Data, DPR RI Dorong Perlindungan Layanan Kesehatan Peserta PBI

Ali Rachman Editor Ali Rachman
Minggu, 15 Februari 2026 - 12:48
in Nasional
Layanan-Kesehatan

Ilustrasi layanan kesehatan. Foto: Dokumen INDOPOSCO

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan perhatian serius terhadap dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang terjadi dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa DPR memahami dan mendukung langkah pemerintah dalam melakukan pembaruan dan penajaman data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, menghindari data ganda, serta menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

BacaJuga:

SIPD dan Kolaborasi Kunci Optimalisasi Pendapatan

UU Perampasan Aset Disahkan, Praktisi Hukum Sebut Kesiapan Aparat dan Pengawasan Jadi Tantangan

24 Kantong Jenazah Dievakuasi, Proses Pencarian Korban Kebakaran Dilanjutkan Senin Pagi

Namun demikian, Netty mengingatkan agar proses administratif tersebut tidak berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya hak atas layanan kesehatan.

“Kami memahami urgensi pemutakhiran data dan DPR sejak awal sepakat bahwa data harus terus diperbaiki. Tetapi kami juga menegaskan bahwa pembaruan data tidak boleh meminggirkan warga yang secara faktual masih berhak, terutama mereka yang sedang menjalani pengobatan penyakit kronis dan katastropik,” ujar Netty dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Ia menjelaskan, dalam rapat gabungan Komisi IX DPR RI bersama lintas kementerian dan lembaga, DPR dan pemerintah telah mencapai sejumlah kesepakatan penting sebagai langkah mitigasi atas dampak penonaktifan peserta PBI.

“Kami dan pemerintah sepakat bahwa dalam jangka waktu tiga bulan ke depan seluruh layanan kesehatan tetap diberikan, dan iuran peserta PBI tetap dibayarkan oleh pemerintah. Khususnya bagi masyarakat yang sedang menjalani pengobatan atau berada dalam kondisi darurat medis,” ungkapnya.

Netty mengatakan, dalam periode yang sama, DPR dan pemerintah sepakat menugaskan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan lapangan serta pemutakhiran desil kesejahteraan menggunakan data pembanding terbaru. Agar penetapan status PBI benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Kami dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN, agar digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan akurat, tanpa mengorbankan perlindungan bagi kelompok rentan,” tuturnya.

Netty juga mengatakan, DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi serta memberikan notifikasi aktif kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan, baik PBI maupun PBPU yang didanai pemerintah daerah. Sehingga warga tidak baru mengetahui status nonaktif saat membutuhkan layanan kesehatan.

“Kami dan pemerintah juga berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan secara menyeluruh, dengan membangun ekosistem layanan yang terintegrasi menuju satu data tunggal yang akurat, mutakhir, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Menurut Netty, kesepakatan tersebut perlu dikawal secara konsisten agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasi di lapangan.

“Situasi di mana peserta PBI baru mengetahui kepesertaannya nonaktif saat berada di fasilitas kesehatan adalah kondisi yang harus segera diperbaiki. Ini sangat berisiko, terutama bagi pasien dengan kondisi gawat darurat atau yang membutuhkan terapi rutin,” ucapnya.

Netty menegaskan, DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar proses pemutakhiran data berjalan seiring dengan perlindungan hak kesehatan masyarakat.

“Hak atas kesehatan tidak boleh direduksi menjadi sekadar persoalan administrasi. Negara harus hadir memastikan transisi kebijakan berjalan adil, manusiawi, dan tidak membahayakan keselamatan warga,” pungkasnya. (nas)

Tags: DPR RIJaminan Kesehatan NasionalNetty Prasetiyani AherPenerima Bantuan IuranPerlindungan Layanan Kesehatan

Berita Terkait.

Teguh
Nasional

SIPD dan Kolaborasi Kunci Optimalisasi Pendapatan

Minggu, 22 November 2026 - 22:21
Carrell
Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan, Praktisi Hukum Sebut Kesiapan Aparat dan Pengawasan Jadi Tantangan

Minggu, 22 November 2026 - 21:00
Kantong-Jenazah
Nasional

24 Kantong Jenazah Dievakuasi, Proses Pencarian Korban Kebakaran Dilanjutkan Senin Pagi

Minggu, 22 November 2026 - 20:49
PTKIN
Nasional

Riset PTKIN Makin Kompetitif, 3 UIN Masuk Peringkat Nasional THE 2027

Minggu, 22 November 2026 - 18:07
Sorgum
Nasional

BRIN Racik Sorgum Sorvita, Bisa Jadi Mi hingga Bahan Baku Bioetanol

Minggu, 22 November 2026 - 17:06
Haji
Nasional

Evaluasi Haji 2026, Kemenhaj Diminta Prioritaskan Keselamatan Jemaah Lansia

Minggu, 22 November 2026 - 16:25

BERITA POPULER

  • Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    971 shares
    Share 388 Tweet 243
  • LEPAS E6 EV Resmi Dijual di Indonesia: Simak Harga, Spesifikasi dan Fitur Unggulannya

    860 shares
    Share 344 Tweet 215
  • Gempa Bumi Dangkal M4,6 Hantam Selatan Kota Sukabumi, Getaran Dirasakan hingga Bandung

    736 shares
    Share 294 Tweet 184
  • Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10508 shares
    Share 4203 Tweet 2627
  • Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kemenhut Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

    690 shares
    Share 276 Tweet 173

OLAHRAGA

Yuddy Chrisnandi Ungkap 5 Kriteria Wapres Ideal, Dasco Dinilai Cocok
Olahraga

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics, Naik Kelas Internasional

Editor Ali Rachman
Minggu, 22 November 2026 - 11:05

INDOPOSCO.ID - PT Pertamina (Persero) mencatatkan pencapaian baru dalam penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2026. Ajang lari tahunan tersebut berhasil meraih...

SelengkapnyaDetails
Pramono

PON Pantai 2026 Resmi Dibuka di Ancol, Libatkan 1.172 Atlet

Sabtu, 21 November 2026 - 19:29
forki

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Jumat, 20 November 2026 - 17:27
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.