INDOPOSCO.ID – Serikat Islam (SI) menegaskan sikap dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, meski dukungan itu disertai sejumlah catatan krusial yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Serikat Islam, Ferry Juliantono, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Persatuan Alumni (Persada) 212 bersama Pecinta Al Aqsa di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Agenda FGD ini berlangsung bersamaan dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan.
Ferry menegaskan bahwa SI tidak berada pada posisi menolak kebijakan negara. Dukungan terhadap langkah Presiden tetap diberikan, meski organisasi yang dipimpinnya menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP menyentuh wilayah sensitif dan membutuhkan kehati-hatian ekstra.
“Karena ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya oleh Bapak Presiden, maka sikap kami di Syarikat Islam tentu mendukung langkah tersebut, tetapi memang ada beberapa catatan,” ujar Ferry.
Menurutnya, sebelum menyatakan sikap, Serikat Islam terlebih dahulu membuka ruang komunikasi dan mendengar pandangan berbagai elemen ormas Islam. Salah satu catatan penting yang disorot adalah komposisi keanggotaan BoP, terutama sejauh mana negara-negara Islam dilibatkan secara proporsional dalam mekanisme pengambilan keputusan.
Ferry juga menyinggung perbedaan posisi Indonesia yang berada jauh dari kawasan konflik dibandingkan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Gaza. Namun, ia menilai partisipasi Indonesia tetap relevan sebagai bagian dari peran diplomasi internasional yang aktif.
Di sisi lain, pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi (Menkop) itu juga memandang bahwa dukungan kemanusiaan terhadap Palestina tidak semata-mata harus melalui BoP. Skema alternatif, seperti penggalangan dana bersama negara-negara Islam yang difokuskan pada rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan, dinilai dapat menjadi opsi yang lebih konkret.
Hingga kini, Serikat Islam mengaku masih menunggu penjelasan resmi dan menyeluruh dari Presiden terkait latar belakang, tujuan, serta arah strategis Indonesia dalam BoP. Ferry menilai, ada kemungkinan pertimbangan kebijakan yang bersifat strategis dan tidak sepenuhnya terbuka ke publik.
Ia juga menekankan pentingnya keterwakilan pihak-pihak yang benar-benar merepresentasikan warga di wilayah terdampak dalam mekanisme BoP. Menurutnya, tanpa representasi yang seimbang, proses pengambilan keputusan berisiko tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
Selain itu, Ferry menyoroti situasi gencatan senjata di Gaza yang dinilainya masih menyisakan persoalan serius, mengingat laporan serangan terhadap warga sipil disebut masih terjadi.
Meski menyampaikan berbagai catatan, Ferry menegaskan keyakinannya bahwa langkah Presiden tetap berada dalam koridor konstitusi serta prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Ia menekankan bahwa kritik dan masukan tersebut bukan untuk menegasikan kebijakan negara, melainkan sebagai upaya kolektif memperkuat pembelaan terhadap rakyat Palestina.
Hadiri FGD Penolakan BoP, Ferry Tegaskan Dukungan Presiden
Tak hanya itu, Ferry juga menegaskan kehadirannya di forum tersebut murni dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Islam, bukan sebagai menteri.
“Saya datang ke sini (acara FGD) sebagai sekjen Serikat Islam. Pada posisi saya sebagai menteri, saya tegaskan, saya mendukung sikap dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bergabung dengan BoP,” tegas Ferry.
Ferry menjelaskan bahwa selepas menghadiri FGD, dirinya langsung menuju Istana Kepresidenan untuk menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan para pimpinan organisasi Islam.
“Saya ini langsung ke istana untuk menghadiri pertemuan dengan para pimpinan ormas Islam,” jelas Ferry.
Di hadapan peserta FGD, Ferry yang sempat berbicara sekitar 15 menit kembali menegaskan bahwa Serikat Islam mendukung kebijakan Presiden Prabowo, dengan catatan-catatan yang ia sebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam membela kepentingan rakyat Palestina. (her)
